GELORA.CO - Pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Rian Ernest yang mempersoalkan pengadaan pin emas lencana DPRD DKI mengundang reaksi banyak kalangan. Salah satunya datang dari politisi Gerindra, Inggard Joshua.
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, bahwa apa yang dipersoalkan PSI tentabg pengadaan pin lencana anggota DPRD DKI tersebut tidak berdasar dan komentar murahan.
Sebab menurut Inggard, pengadaan pin lencana yang terbuat dari emas tersebut bukan barang baru, melainkan sudah dilakukan dari dulu setiap pelantikan anggota dewan baru.
Bahkan, kata Inggard, semua aparatur atau pejabat negara memang memakai lencana pin yang terbuat dari emas. Karena penggunaannya pun menurut mantan politisi Golkar itu juga memang ada aturannya.
"Jadi penggunaan pin ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ukuran masing-masing pin juga sudah ditetapkan sesuai aturan," kata Inggard, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Karena itu, Inggard meminta, sebagai partai pendatang baru, PSI sebaiknya tidak asal berkomentar hanya demi numpang tenar.
"Saya kira PSI kalau mau mengomentari sesuatu di media harus tahu persis apa yang akan dikomentari. Jangan asal bicara. Pengadaan pin lencana emas ini kan memang dibuat untuk anggota dewan yang baru terpilih," terang Inggard.
Inggard pun menilai, PSI terkesan hanya ingin mencari panggung ketika menyoroti setiap isu, khususnya soal pengadaan pin lencana anggota dewan ini.
Inggard lantas menyinggung sepak terjang PSI yang selama ini memilih "bungkam" terhadap sejumlah kasus hukum, yang dalam temuan BPK terdapat kebocorang uang rakyat hingga ratusan miliar.
"Dari pada menyoroti persoalan pengadaan pin untuk anggota dewan baru, mending PSI bareng saya mengusut tuntas kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Lahan Cengkareng, dan CSR," tantang Inggard.
Inggard yang kembali terpilih menjadi wakil rakyat Jakarta periode 2019-2024 ini mengatakan, kasus RS Sumber Waras adalah kasus besar, dimana hasil investigasi BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga Rp173 miliar.
Dalam perkembangannya, temuan hasil audit investigasi era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu mangkrak.
"Kalau mau cari panggung atau mencari perhatian masyarakat jangan tanggung-tangung. Komentari dan selesaikan kasus RS Sumber Waras yang jelas-jelas sudah merugikan negara," sembur Inggard.
Seperti diketahui, sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersoalkan pengajuan angaran PIN Emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,3 triliun APBD Perubahan 2019.
PSI menilai pengadaaan Pin Emas untuk para anggota dewan hanya menghamburkan uang. Untuk itu PSI akan menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta tersebut. [ts]