GELORA.CO - Kalangan masyarakat di Medan mulai turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dua kubu yang diduga sebagai pendukung calon presiden dan calon wakil presiden itu berhadap-hadapan di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Jumat (10/5).
Salah satu massa menamakan diri Solidaritas Rakyat Antimakar (Seram). Mereka mengadang kedatangan ribuan massa dari ormas Islam untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Massa Seram lebih dahulu memadati kawasan Kantor Bawaslu. Mereka mengenakan pita merah putih melakukan pengadangan sembari memegang bambu dan kayu. Aparat kepolisian langsung sigap menghadang massa agar tidak saling berhadapan.
Koordinator aksi Seram, Wilmar Napitupulu, mengatakan kedatangan mereka ke Bawaslu Sumut untuk memberikan dukungan ke penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas. Massa juga menolak adanya people power.
“Kami datang secara sukarela untuk memberikan dukungan. Jadi kami tidak dibayar. Kami siap menghadang dan berada di garda terdepan untuk menghadang people power,” ujarnya.
Sementara ribuan massa dari ormas Islam mendatangi Bawaslu Sumut untuk menyampaikan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. “Kami maunya diterima secara formal di Kantor Bawaslu bukan di tengah jalan seperti ini. Apa yang kami lakukan tak lain untuk mencari keadilan. Kami yakin 22 Mei nanti pemimpin yang adil dan makmur akan hadir,” urai salah satu massa dari ormas Islam, Roni Reskita Siregar.
Dalam aksi unjuk rasa ini, kendaraan taktis sudah disiapkan di kawasan Kantor Bawaslu Sumut. Mulai dari mobil meriam air, mobil barrier yang mengangkut kawat berduri dan sejumlah mobil patroli. Aksi yang sempat memanas itu akhirnya kembali dingin setelah pihak kepolisian mengamankan para massa aksi yang membawa bambu dan kayu.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang ditemui di lokasi mengatakan pihaknya menyiapkan 1.500 personel yang di sebar ke sejumlah titik. “Ada tiga titik yang menjadi pengamanan yakni Bawaslu Sumut, KPU Sumut dan Hotel JW Marriott,” tegas Dadang.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Jika ditemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan peserta pemilu atau penyelenggara pemilu, kami meminta agar dilaporkan secara resmi dengan melampirkan bukti,” ungkapnya. [ns]