GELORA.CO - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menjelaskan syarat-syarat boleh tidaknya dilakukan revolusi. Pertama, revolusi boleh dilakukan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.
"Soal revolusi kan dikumandangkan itu. Revolusi itu cuma bisa diarahkan kepada pertama, kaum penjajah dalam rangka merebut kemerdekaan. Itu dengan cara revolusi, mengusir penjajah," kata Agum di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).
Syarat kedua, revolusi bisa dilakukan jika ada pemimpin yang otoriter dan diktator. Agum memberikan contoh dengan kondisi sekarang di mana mayoritas rakyat puas kepada Presiden Jokowi.
"Kedua, revolusi itu bisa dilakukan terhadap rezim yang otoriter, yang diktator. Di mana mayoritas rakyat Indonesia sangat tidak menyukai hal ini. Revolusi bisa dilakukan," sebutnya.
"Tapi kita lihat sekarang ini dong. Pak Jokowi ini Presiden dengan pemerintahannya, di mata masyarakat kita, 70 persen lebih puas dengan apa yang dikerjakan," imbuhnya.
Sehingga, kata Agum, upaya untuk revolusi negara saat ini tidak bisa dilakukan. Selain itu, Agum memandang ada upaya untuk memecah-belah TNI-Polri dari suatu kelompok.
"Waktu unjuk rasa, suara yang dikumandangkan pengunjuk rasa waktu itu, entah 212 atau apa, Polisi musuh kita, TNI kawan kita. Wah itu jelas upaya memecah belah. Di sinilah TNI-Polri jangan sampai termakan oleh upaya ini," kata Agum.
Agum meminta publik tetap menaruh percaya terhadap TNI dan Polri. "Kalau people power itu harus 80 persen lebih rakyat tidak puas, harus begitu. Ini nggak, ini jauh. Ini sebatas ekspresi ketidakpuasan," pungkasnya. [dtk]