Oleh: Nasrudin Joha
Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa (FKB) tegas menyatakan menolak hasil Pemilu 2019. Sikap ini mereka nyatakan dalam acara konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta (20/5).
Sejumlah Purnawirawan TNI kondang, terlihat bergabung dalam Forum Suara Kedaulatan ini. Ada Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi P, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin.
Luhut, merasa berang dengan deklarasi sejumlah purnawirawan ini. Bahkan, Luhut juga mengklaim purnawirawan yang dekat dengan rakyat. Luhut, juga sesumbar telah merasakan deru mesiu dan bisingnya peluru. Purnawirawan lain, disebut belum tentu mengalami keadaan seperti Luhut.
Luhut mengancam Purnawirawan yang tak sepaham dengannya, akan berhadapan dengan hukum. Luhut, setali tiga uang dengan Moeldoko dan Wiranto. Mengumbar ancaman, siapapun yang melawan akan berhadapan dengan hukum.
Pernyataan Luhut ini, juga apa yang disampaikan Wiranto dan Moeldoko, semakin menegaskan bahwa hukum di era Jokowi telah disalahgunakan untuk alat politik. Hukum digunakan untuk mengancam dan membungkam lawan politik.
Padahal, sebelum pemilu Luhut begitu manis membuat tulisan seruan hangat kepada para purnawirawan untuk diundang hadir bersamanya, memikirkan persoalan bangsa. Dengan bahasa mendayu, mengharu biru, Luhut merayu purnawirawan ketika itu, agar bersamanya mendukung Jokowi dengan dalih ada ideologi asing yang mengancam kedaulatan negara.
Sekarang, saat mayoritas Purnawirawan, mayoritas mantan Jenderal yang dikenal luas reputasinya mendeklarasikan penolakan pemilu curang, Luhut berang dan mengancam.
Mungkin Luhut lupa, gertak sambal yang diunggah tak mungkin membuat para purnawirawan Jenderal ini ciut nyali. Purnawirawan Jenderal ini, terbiasa terjun dari helikopter dengan ketinggalan ratusan bahkan ribuan kaki. Tidak pernah takut, apalagi cuma ancaman dan gertak sambal seorang Luhut.
Luhut lupa, para Jenderal ini juga punya hak yang sama bertindak untuk dan atas nama rakyat, dan yang jelas rakyat Indonesia bukan rakyat China. Jadi, ancaman dan gertakan Luhut dipastikan tidak ada pengaruhnya, baik untuk menimbulkan ketakutan apalagi menimbulkan keengganan untuk membela rakyat.
Ah, purnawirawan Jendral ini dikenal setia pada NKRI. Tidak pernah menggadaikan aset negara untuk China, apalagi melampangkan penjajahan dengan menjadi calo Projek OBOR China.
Purnawirawan Jenderal ini tidak pernah menggasak uang negara, dengan dalih profesionalisme rebutan tender. Mereka, tidak punya saham perusahaan batubara yang mencemarkan lingkungan dan merusak kesehatan rakyat.
Purnawirawan Jenderal ini jelas membela rakyat, tidak mencari makan berdalih untuk rakyat. Mereka, jelas lebih ikhlas membela negara ketimbang Luhut Binsar Panjaitan. (*)