GELORA.CO - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyatakan Pemerintah akan membentuk tim hukum nasional. Tim ini bertugas mengkaji tindakan atau ucapan para tokoh yang dianggap melanggar hukum.
Tim itu berisi pakar, seperti pakar hukum tata negara dan juga akademisi dari perguruan tinggi. Mantan Panglima ABRI ini juga mengaku telah berkomunikasi dengan para pakar tersebut.
Wiranto menegaskan, tim ini dibentuk agar mereka yang menyebarkan hasutan atau ujaran kebencian diberikan sanksi yang tegas. Termasuk makian kepada presiden sebagai kepala negara.
Wacana ini menuai polemik. Dianggap mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat di alam demokrasi saat ini, setelah terbebas dari rezim otoriter orde baru. Salah satu tokoh yang mengkritik keras wacana ini adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Dalam cuitannya di twitter, mantan aktivis 98 ini mengatakan tidak ingin rezim sensor yang mengekang kebebasan berpikir rakyat kembali muncul setelah orde baru tumbang.
"Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan."
Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali. Negara harus menyesuaikan diri dengan kebebasan rakyat. pemerintah harus lebih canggih mengelola demokrasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan.— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 6, 2019
Bahkan Fahri mengunggah tausiah Emha Ainun Nadjib atau biasa disapa Cak Nun.
"Silahkan edit pikiran seperti ini...wahai Tim Khusus Pengawas Omongan Tokoh (TIKTOK). Negara kok kerja ngabisin APBN gak jelas..."
Silahkan edit pikiran seperti ini...wahai Tim Khusus Pengawas Omongan Tokoh (TIKTOK). Negara kok kerja ngabisin APBN gak jelas... pic.twitter.com/Lfq7qdWewP— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 7, 2019