GELORA.CO - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, gerakan putihkan TPS ala petahana Jokowi berpotensi membenturkan masyarakat di akar rumput.
Meskipun bukan pelanggaran, kata Adi, gerakan putih tersebut harus diantisipasi lantaran bisa mengundang keterbelahan rakyat.
"Tak ada aturan yang melarang. Komisi Pemilihan Umum pun menegaskan itu bukan pelanggaran. Cuma efek negatif yang harus diantisipasi adalah keterbelahan rakyat gara-gara kemeja putih. Sebab yang tak menggunakan kemeja putih nanti dianggap kompetitor," kata Adi, Selasa (2/4/2019).
Adi pun menjelaskan, bahwa realita yang sedang terjadi, dua kubu kin malah memgarah pada saling klaim. Menurutnya, petahana mengimbau kepada pendukungnya untuk datang ke KPU dengan mengenakan kemeja putih. Seperti yang selalu Jokowi pakai untuk mengesankan kesederhanaan dan merakyat.
"Sementara dari koalisi melalui organisasi masyarakat (ormas) pendukungnya seperti FUI mengklaim gerakan putihkan TPS sudah lama dikampanyekan untuk mendukung capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Saling klaim semacam ini bagian dari strategi kampanye mengajak loyalis voter datang ke TPS," tutup Adi.
Diketahui, sebelumnya Capres nomor urut 01 Jokowi mengajak seluruh pendukungnya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019 dengan mengenakan baju putih.
“Karena itu saya dan Pak Ma’ruf Amin di surat suara juga pakai baju putih. Jadi, putihkan TPS. Agar mudah mengingatnya, putih adalah kita,” ujar Jokowi, saat berkampanye di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Aceh, pada Selasa (26/3/2019). [ts]