GELORA.CO - Pernyataan Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 menimbulkan kecurigaan akan adanya pemilih siluman.
"Penyebab utama kacaunya DPT ini ya karena Kemendagri tidak mampu mengurusi E-KTP secara baik. Kemendagri harus berbenah mengurusi E-KTP ini agar tidak menjadi polemik berkepanjangan," ujar Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Putih Sari dalam rilis tertulisnya, Kamis (13/12).
Anggota Komisi IX DPR ini juga meminta KPU agar membuka data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sehingga bisa diakses oleh partai politik dan pasangan calon.
"Agar tidak menimbulkan kecurigaan, seyogyanya KPU bisa memberikan izin kepada tim pemenangan capres cawapres dan partai politik untuk ikut memeriksa data DPTHP tersebut," kata Putih.
Terakhir, Putih mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mengecek DPT di wilayah tempat tinggalnya.
"Untuk mencegah adanya identitas ganda ataupun pemilih misterius, ayo kita proaktif periksa DPT di kediaman masing-masing. Cek di RT dan RW," tambahnya.
Jika ditemukan adanya dugaan DPT siluman, lanjut Putih, masyarakat dapat melapor ke posko pemenangan Prabowo-Sandi terdekat.
"Bisa juga ke Roemah Djoeang Prabowo-Sandi yang sudah tersebar di banyak kota kabupaten di Indonesia agar bisa kami tindaklanjuti," tutupnya.
Pada tiga hari lalu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta diizinkan mengakses data-data terkait DPT.
Kubu Prabowo-Sandi juga meminta KPU melibatkan pihaknya dalam menganalisis data DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Sedianya, DPTHP itu akan ditetapkan lagi pada 16 Desember 2018 mendatang.
BPN minta dilibatkan untuk menghindari kesalahpahaman pandangan terkait DPTHP yang ditetapkan nantinya. [rmol]