GELORA.CO - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) menanyakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang stagnan dibanding pemilu sebelumnya. I Gusti Putu Artha selaku wakil direktur saksi TKN Jokowi - Ma’ruf menyatakan, DPT yang stagnan itu berpotensi merugikan.
Putu yang juga mantan anggota KPU mengatakan, kenaikan jumlah pemilih di DPT dari 2004 ke 2009 sebesar 25 persen. Sedangkan dari 2009 ke 2014 naik tujuh persen.
Namun, katanya, dari 2014 ke 2019 terlihat stagnan karena kenaikannya hanya 0,4 persen. “Kan ada something wrong (sesuatu yang salah, red), karena lima tahun ini jumlah penduduknya bertambah, jumlah pemilihnya juga bertambah," kata Putu.
Mantan wartawan itu menjelaskan, jumlah angka DPT dari setiap pemilu seharusnya meningkat secara signifikan. Menurutnya, merujuk data yang dihimpun TKN Jokowi - Ma’ruf maka DPT Pemilu 2004 mencapai angka 150.644.184.
Angka tersebut kemudian meningkat sebanyak 25 persen pada Pemilu 2009 yang mencapai 176.367.056. Sedangkan DPT Pemilu 2014 mencapai 188.268.423 atau naik tujuh persen.
Sementara itu, pada Pemilu 2019, DPT perbaikan tahap kedua baru mencapai 189.144.900. Angka itu hanya naik 0,4 persen dari 2014 atau hanya naik 876.477 DPT.
Karena itu Putu menyarankan kepada KPU bersama Kementerian Dalam Negeri ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginventarisasi potensi masalah yang berkaitan dengan jumlah DPT. Dia juga mengingatkan pihak yang berwenang dalam menentukan jumlah DPT memperhatikan potensi politik atas pendataan jumlah.
"Ada potensi persoalan, katakanlah pelayanan e-KTP. Itu capres kami yang dirugikan karena apa? Karena warga di pinggiran tidak terlayani dengan baik. Atau bisa juga karena faktor lain karena faktor politik misalnya," jelasnya. [jpnn]