GELORA.CO - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)menyayangkan sikap pemerintah terkait tindakan masyarakat yang mengambil barang secara sepihak di sejumlah gerai ritel di Palu, Sulawesi Tengah, usai bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018).
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Aprindo menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan koordinasi terkait arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Mendagri meminta barang dagangan diberikan terlebih dahulu kepada korban dan akan dibayar pemerintah.
Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan.
"Kami menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan dengan memberikan izin bagi masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang ada di Palu dan Donggala tanpa koordinasi lebih dahulu dengan pemilik usaha, atau manajemen, maupun menghubungi Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern," ujar Roy, Minggu (30/9/2018).
Roy menuturkan, pernyataan dari pemerintah seakan memberikan kesempatan masyarakat untuk bertindak di luar tata krama.
Hingga Minggu malam, menurut Roy pengambilan barang di gerai ritel di Palu telah terjadi di 41 titik.
40 di antaranya gerai Alfamart dan satu gerai Hypermart.
Roy juga menyayangkan sikap pemerintah yang hingga kini belum melakukan koordinasi dengan pihaknya.
"Sampai sekarang kami belum pernah diajak komunikasi oleh Mendagri dan pemda. BUMN saja dipanggil terlebih dahulu oleh para pimpinannya, tetapi kami pelaku usaha non-BUMN atau swasta tidak pernah diajak bicara atau minimal dikomunikasikan mau bagaimana jalan terbaiknya," jelas Roy.
Bantahan dari Mendagri
Tjahjo Kumolo, membantah pemberitaan yang beredar di sejumlah media mengenai adanya penjarahan di beberapa toko di Palu, Sulawesi Tengah.
Dikutip dari setkab.go.id, sejumlah media online sempat memberitakan mengenai penjarahan pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami yang terjadi.
Tjahjo menjelaskan, halaman yang menjadi tempat pengungsian terdapat toko yang roboh, sehingga makanan dan minumannya berhamburan.
"Kemudian diambil masyarakat, jadi bukan penjarahan," kata Tjahjo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (30/9/2018).
Tjahjo juga menjelaskan saat dirinya meninjau korban bencana yang dirawat di rumah sakit, pada Sabtu (29/9/2018), dia melihat warga korban gempa memerlukan bantuan segera dan saat itu semua toko tutup, dan listrik juga padam.
Sehingga, dalam rapat koordinasi ia meminta pemda untuk memfasilitasi makanan dan minuman bagi korban gempa.
Tjahjo meminta agar pemda langsung mencari siapa pemiliki toko, kemudian membeli makanan tersebut.
"Beli minuman makanan di toko yang dijual, berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit," tegas Tjahjo.
Dirinya meminta agar makanan dan minuman yang dibeli menggunakan dana pemda, dan harus dikawal oleh Satpol PP dan polisi.
Kemudian barang yang sudah dibeli didistribusikan ke pengungsi dan korban yang dirawat di rumah sakit dengan pengawalan petugas.
Sementara itu, untuk toko yang berada di bandara, Tjahjo juga mengungkapkan hal yang sama.
Ia mengatakan saat itu makanan dan minuman berhamburan kemudian diambil oleh warga yang mengungsi di halaman bandara dan menegaskan bahwa itu bukan sebuah penjarahan.
Halaman bandara memang difungsikan untuk menampung pengungsi, dan penjagaan memang tidak maksimal.[tribun]