logo

9 Oktober 2018

Publik Tidak Pernah Lupa Hoax Lembaga Survei

Publik Tidak Pernah Lupa Hoax Lembaga Survei


GELORA.CO - Pasca pengakuan hoax Ratna, rupanya rezim mendapat angin, yang selama ini elektabilitasnya jatuh terpuruk. Penggiringan opini kembali dibentuk melalui rilis lembaga survei SMRC bahwa elektabilitas sang petahana Djoko Widodo- Ma'ruf Amin (JOKMAR) kini menduduki posisi puncak, mengalahkan jauh pesaingnya Prabowo-Sandi (PADI).

Padahal, selama ini publik ketahui bahwa hasil survei dari lembaga-lembaga ini jauh dari realitas. Sejumlah ramalan dukunnya di berbagai pilkada di tanah air, banyak jauh meleset. Artinya lembaga-lembaga survei tersebut hanya diperankan sebagai bagian kerja tim pemenangan paslon tertentu. Metode kerjanya tidak lagi mengindahkan kaidah ilmiah yang menjujung tinggi nilai objektifitas.

Publik sudah cukup cerdas membaca permaenan kotor lembaga survei bayaran. Jika lembaga-lembaga survei tersebut merilis hasil surveinya bahwa Jokmar elektabilitasnya sekian, maka bacaannya adalah PADI memiliki elektabiktas tertinggi. Dari hasil polling yang diselenggarakan oleh media sosial (twiter, online, dsb) membuktikan paslon PADI selalu mengunguli pasangan JOKMAR.

Polling medsos yang diikuti ratusan ribu warganet lebih kridibel dibandingkan survei yang hanya diikuti 1200 responden dan sebaran quisioner dengan wilayah terbatas, serta penelitiannya dilakukan secara tertutup. Sehingga hasil survei sangat diragukan akurasinya.

Belum lagi fakta report pemerintahan Jokowi yang medapat cap merah dikaitkan dengan kondisi teranyar yang terjadi di tanah air saat ini. Antara lain adanya ratusan perusahaan ditutup yang sangat mengganggu lintas ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan ini bangkrut karena tidak mampu membeli bahan baku impor akibat melambungnya nilai tukar dollar AS. Akibatnya gelombang PHK dan pengangguran marak.

Bangkrutnya beberapa BUMN seperti diantaranya bank Mandiri, BRI akibat pinjaman hutang 50 juta dolar ke negara China, sehingga sabagian besar sahamnya dioper alih kepada Negara China.

Pinjaman hutang kepada negara cina dan hutang luar negeri yang terus membengkak, serta pengurasan dana masyarakat BPJS termasuk dana haji, dipakai presiden Jokowi untuk membiayai proyek mercu suarnya yakni pembangunan infrastruktur yang mangkrak.

Selanjutnya impor kebutuhan pangan baik impor garam, beras, bawang dan sebagainya telah menimbulkan keresahan petani lokal dan membuat Kabuloq 'Buwas' berang. Disaat petani lokal panen pangan dan gudang Bulog penuh beras, ada apa malah pemerintahan melakukan kebijakan import pangan?

Variabel-variabel atas kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di tanah air yang sangat memprihatinkan sejatinya telah menggerus begitu dalam suara petahana. Tidak aneh kegiatan deklarasi ganti presiden 2019 bergaung mendapat sambutan masyarakat luas sangat antusias dan membuat rezim panik.

Anehnya lembaga survei ujug-ujug selalu merilis sutvei JOKMAR 'sang paslon digdaya' dan memicingkan mata atas fakta yang ada.

Jangan-jangan lembaga survei melakukan riset asal-asalan atau tidak pernah melakukan sama sekali. Konten hasil survei lama saja diganti tanggal dan namanya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemesannya saja.. Buat apa bagi mereka mau bersusah payah melakukan kerja ilmiah, namanya juga mengejar bayaran. [tsc]

Loading...
loading...