PKS: Maju-mundur Kenaikan BBM Seperti Meneror Masyarakat

PKS: Maju-mundur Kenaikan BBM Seperti Meneror Masyarakat

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) premium sempat muncul, namun kemudian ditunda sampai batas waktu yang belum pasti. Maju-mundur rencana kenaikan BBM ini dinilai bikin takut orang-orang.

"Seperti meneror masyarakat dengan bayang-bayang kehidupan yang semakin berat," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin kepada detikcom, Minggu (7/10/2010).

Kenaikan harga BBM batal karena Pertamina belum siap. Akhirnya kenaikan harga itu ditunda. Suhud menilai maju-mundurnya kenaikan harga BBM ini sebagai wujud pengelolaan negara yang tak profesional. Padahal, pemerintah digaji untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, termasuk memikirkan apakah BBM perlu dinaikkan atau tidak di tengah kondisi daya beli rakyat saat ini.

"Negara dikelola secara amatiran tidak ada rencana yang matang," ujarnya.

Rencana kenaikan BBM dilihatnya bakal memengaruhi harga kebutuhan bahan pokok lainnya. Tentu ini menakutkan bagi masyarakat.

Dinilainya, pemerintah sebenarnya sadar bahwa menaikkan harga BBM bakal berakibat tidak menguntungkan. Ini membikin masalah pada pertimbangan pemerintah.

"Tampak pemerintah berada pada situasi dilema yang berat, antara menaikkan BBM dengan konsekuensi akan adanya potensi gejolak di masyarakat atau menyelamatkan ekonomi negara yang semakin berat," tuturnya.

Dia juga melihat, maju-mundurnya kenaikan harga BBM juga dipengaruhi pertimbangan politik elektoral Pilpres 2019. Bila kebijakan Jokowi tak disukai orang banyak maka itu bisa merugikan suara untuk Jokowi-Ma'ruf di Pilpres nanti.

"Iya, menaikkan BBM itu kebijakan yang tidak populer," kata dia.

Maju-mundur rencana kenaikan BBM itu diawali dengan informasi bahwa BBM akan naik, diperoleh detikFinance sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (10//10) kemarin. Pukul 17.00 WIB, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan kenaikan harga BBM batal dieksekusi kemarin.

"Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa Madura Bali) menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda," kata Jonan kepada detikcom, Rabu (10/10) kemarin. [dtk]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA