Pengamat Nilai Hasil Pemilu 2019 Rentan Manipulasi Suara

Pengamat Nilai Hasil Pemilu 2019 Rentan Manipulasi Suara

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai hasil Pemilu 2019 rentan akan manipulasi hasil perolehan suara. Pemilu 2019 juga dinilai rawan politik uang dan netralitas ASN.

"Sekarang ini darurat hasil pemilu, berdasarkan praktik politik uang, manipulasi, serta netralitas ASN dan penyelenggara," ujar Ray Rangkuti dalam diskusi 'Darurat Pemilu 2019 dan Launching Buku Panduan Lengkap Pemilu 2019' di auditorium CSIS, Jl Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018). 

Ray mengungkapkan kecurangan dalam bentuk manipulasi pemungutan suara di Pemilu 2019 sangat rawan. Untuk itu, KPU dituntut memperkuat pengawasan terhadap petugas. Hal ini agar tidak ada celah untuk potensi kecurangan.

"Manipulasi suara saat ini sangat sulit diatasi. Juga perolehan suara dengan surat suara yang bermacam-macam sangat sulit (diatasi)," kata Ray.

"Sekarang bagaimana cara perkuatnya, perkuatnya di petugas KPU sehingga petugas KPPS dan lainnya itu tidak lagi punya celah. Salah satunya dengan menggunakan IT yang sekarang terlihat sehat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai pencegahan. Salah satunya terkait politik uang. 

"Dalam setiap kesempatan, tiga hal terus kita perangi, tidak boleh ada hoax, SARA, dan money politics. Mudah-mudahan semua bisa mengawasi hal ini," kata Arief.

Arief juga mengatakan saat ini budaya politik uang dalam pemilu telah berubah. Menurutnya, saat ini caleg akan berpikir ulang untuk melakukan money politics.

"Dulu kulturnya peserta pemilu yang menggunakan money politics mencari pemilih, saat ini pemilih yang mencari peserta pemilu untuk money politics. Jadi kalau dulu caleg nyari orang untuk memberi uang, kalau sekarang caleg sudah mikir karena diberi banyak pun juga tidak akan laku," tutur Arief.

Arief berharap seluruh peserta pemilu mengunggulkan visi-misi dan program. Nantinya, bila ada politik uang, akan terdapat sanksi bagi pemberi dan penerima. 

"Masing-masing menggelorakan visi dan misi, program, yang harus digelorakan terus. Kalau bicara soal suap-menyuap, penerima dan pemberinya sekarang harus kita tangkap. Kita bikin malu semuanya, semoga tidak ada lagi," ucapnya. [dtk]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA