GELORA.CO - Sindiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Zulkifli Hasan soal utang RI menjadi perdebatan. Pernyataan Sri Mulyani turut menyinggung elite Demokrat karena Zulkifli menjabat menteri ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang disampaikan Zulkifli tidak bisa dibandingkan oleh Sri Mulyani dengan membandingkan angka-angka. Itu tidak pintar namanya, karena angka-angka APBN 2009 dengan 2014 beda jauh," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahean kepada wartawan, Selasa malam, 21 Agustus 2018.
Menurut Ferdinand, APBN 2009 mencapai sekitar Rp1.031 triliun. Angka ini bagi dia tak bisa dibandingkan dengan APBN sekarang yang sudah dua kali lipat atau sekitar Rp2.000 triliun.
"Jadi perbandingan itu tidak pintar bila bandingkan besaran dana kesehatan dan pos lainnya yang tentu pasti akan lebih besar sekarang karena peningkatan APBN," sebutnya.
Dia pun tak terima dengan pernyataan Sri Mulyani soal utang masa lalu yang dinilai tak fair. Ia menyindir ucapan Sri mengesankan utang masa lalu, termasuk era SBY sudah sangat besar dan berlebihan.
"Seolah-olah utang masa lalu sudah sangat besar dan over dosis. Bicara saja utang sekarang yang ugal-ugalan bahkan melampaui utang 10 tahun SBY," ujarnya.
Kemudian, ia pun mempertanyakan kinerja Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sampai Menko Bidang Perekonomian. "Sri Mulyani kan Menkeu era itu. Jangan menyalahkan masa lalu kecuali Sri Mulyani mau meludahi wajah sendiri," ujarnya.
Ferdinand meminta Sri Mulyani bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tak memunculkan polemik. Apalagi bila ada kebijakan keliru saat ini namun dilemparkan ke masa lalu dinilai tak elok.
"Jadi tidak usah nyerang-nyerang masa lalu karena itu dia sama saja meludah ke atas jatuh ke muka sendiri," tutur Ferdinand.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato kenegaraan menyindir utang negara RI. Kritikan Zulkifli ini berlanjut dengan jawaban sindiran ketus Sri Mulyani.
Sri menganggap kritikan Zulkifli soal pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun tidak wajar, alias sesat dan bermuatan politis.
"Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" ujar Sri Mulyani. [viva]