GELORA.CO - Masa pendaftaran capres dan cawapres yang hendak berlaga di Pilpres 2019 semakin dekat. Politik praktis di tempat-tempat ibadah terutama di masjid kemudian menjadi sorotan.
Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan tidak ikut campur terkait hal itu. Menurut wakil ketua umum DMI Komjen Syafruddin segala hal yang berkaitan dengan umat adalah urusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kalau nanya soal politik di dalam masjid itu urusan MUI. Kami hanya mengurusi masjid," kata Syafruddin di kantor pusat DMI, Jl Selong, Jakarta Selatan, Jumat (3/8).
Syafruddin mengatakan DMI adalah organisasi Islam yang mengurusi keberadaan masjid di Indonesia. Ia juga menyebut DMI tidak dapat melangkahi wewenang MUI dalam hal urusan umat, salah satunya politik praktis.
Akan tetapi, Syafruddin tidak memungkiri keberadaan Masjid dan urusan umat adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan.
"Karena Masjid bukan hanya tempat ibadah untuk umat tetapi juga beraktivitas. Masjid itu dari zaman Rasulullah adalah tempat segala-galanya. Tempat melakukan sosialisasi, pengajian, akad nikah, dan sekarang ini yang lagi tren dilakukan oleh anak-anak remaja masjid itu adalah melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid," beber Syafruddin.
Lingkup kerja DMI, lanjut Syafruddin hanya sebatas infrastruktur masjid saja. Sementara yang bisa memantau lebih jauh bagaimana konten ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh di masjid-masjid adalah para ulama setempat beserta para pengurus masjid.
"Yang bisa memonitor masjid itu adalah takmir, marbot masjid, karena masjid ini tidak dikontrol oleh pemerintah. Masjid itu dibangun karena swadaya jadi masyarakat yang membangun tapi masyarakat juga yang mengontrol," tutup Syafruddin. [kumparan]