13 Juli 2018

Sidang MT Demokrat, SBY Ingin Kadernya Jadi Cawapres dan 5 Kontrak Politik yang Harus Ditandatangani

Sidang MT Demokrat, SBY Ingin Kadernya Jadi Cawapres dan 5 Kontrak Politik yang Harus Ditandatangani


GELORA.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sejumlah hal yang mereka bahas dalam Sidang Awal Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @SBYudhoyono yang diunggah pada Jumat (13/7/2018).

SBY mengatakan jika pihaknya telah menyepakati 5 kontrak politik, yang harapannya akan disepakati pula oleh capres-cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat nanti.

Selain membahas kontrak politik, SBY juga memaparkan kriteria sosok capres dan cawapres yang akan mereka usung.

Seperti memiliki kesamaan visi dan misi demi kepentingan rakyat, dan bisa memberikan manfaat kepada Demokrat.

Lebih lanjut, SBY menyatakan jika partainya berharap kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas tinggi dilipih sebagai cawapres, meski harapan itu bukan harga mati bagi terjalinnya koalisi.

Berikut kontrak politik yang harus disepakati oleh capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat.

1. Bidang Ideologi

SBY mengatakan jika pihaknya ingin presiden dan wakil presiden mendatang jelas, tegas, dan terang posisinya, mendukung dan mengamalkan Pancasila.

Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang ideologi, paham atau pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, dan pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

"Capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujar SBY.

2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam bidang ekonomi, rakyat menghadapi sejumlah persoalan, seperti lapangan kerja, kemiskinan, dan investasi.

Selain itu, SBY juga menyebut harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan manusia.

Kemudian kebijakan perpajakan harus adil dan tidak membebani rakyat.

3. Bidang Hukum dan Keadilan

SBY mengatakan jika rakyat berharap penegakan hukum dapat berlaku dengan adil.

Pemberantasan korupsi tidak tidak tebang pilih, negara tidak melakukan intervensi.

Kemudian hukum tidak boleh menjadi alat politik, atau kekuatan politik manapun.

4. Politik dan Demokrasi

Lebih lanjut, presiden dan wakil presiden haruslah mentaati semua konstitusi, undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang berlaku.

SBY kemudian mengatakan selain itu stabilitas politik harus ditegakkan tanpa kebijakan-kebijakan yang represif.

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi.

SBY juga menyebut bahwa posisi negara dan aparat dalam pemilu harus netral.

"Rakyat juga berharap agar hoaks atau berita palsu dan fitnah ditertibkan secara adil," imbuh SBY.

5. Persatuan, Kerukunan, dan Sikap Anti-radikalisme

Poin kelima yang disampaikan SBY adalah mengenai persatuan, kerukunan, dan sikap antiradikalisme yang harus bisa ditegakkan oleh presiden dan wakil presiden mendatang.

Menurutnya, persoalan tersebut sangatlah penting.

"Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebhinekaan dan toleransi harus dipelihara."

"Kemudian kami juga menolak ekstremisme dalam bentuk apapun dan atas nama apapun."

"Kita juga juga harus bisa mencegah politik identitas dan politik SARA dalam pemilihan umum dan Pilkada," ungkap SBY.

Selain itu, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah sikap yang dengan mudahnya menuduh kelompok lain sebagai golongan radikal, ini harus dicegah, termasuk islamophobia.


under construction
loading...