21 Maret 2018

Bagi-bagi Sertifikat Tanah yang Dilihat Sebagai "Political Mining"

Bagi-bagi Sertifikat Tanah yang Dilihat Sebagai "Political Mining"


Oleh: Asyari Usman*

Kontroversi dan polemik yang muncul gara-gara penyerahan sertifikat tanah oleh Joko Widodo (Jokowi), bukanlah salah Presiden. Seratus persen salah tim penasihat beliau. Tim penasihat tampak masih memakai “teknologi lama” dalam memberikan saran kepada Presiden, sedangkan rakyat Indonesia sudah beralih ke “teknologi baru” dalam menganalisis kandungan “political body language” (PBL) alias “bahasa tubuh politis” di dalam langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi.

[[Footnote: zat PBL di sini lebih kurang artinya adalah bahwa pembagian sertifikat oleh Presiden Jokowi secara langsung dan berulang-ulang merupakan bentuk "penambangan politis” alias "political mining”.]]

Pemberian sertifikat kepada warga masyarakat adalah kegiatan yang memiliki kepekaan (sensitivitas) yang tinggi, dan pastilah akan tertangkap oleh mesin penganalisis PBL. Nah, hasil scanning mesin ini menunjukkan bahwa penyerahan seritifikat oleh Presiden Jokowi itu mengandung “zat yang mencurigakan”. Yaitu, zat laba politis yang kadarnya melebihi batas kewajaran. Overdosis.

Sangat wajar Presiden membagi-bagikan sertifikat tanah secara simbolis untuk memberikan isyarat kepada masyarakat bahwa beliau bekerja. Tetapi, ketika pembagian langsung oleh Presiden melebihi dosisnya, pastilah akan menimbulkan masalah. Dalam keadaan kelebihan dosis, program bagi-bagi sertifikat ini secara otomatis akan berfermentasi membentuk senyawa baru berupa PBL. Zat PBL inilah yang kemudian mengganggu entitas-entitas politik lain di sekitarnya.

Pak Amien Rais termasuk entitas yang merasa aroma politis sertifikat itu terlalu mencolok. Beliau megap menghirup zat PBL yang terlalu keras. Jadi, bisa dimaklumi kalau akhirnya beliau bereaksi. Sebenarnya banyak warga yang terganggu akibat “penambangan politis” sertifikat tanah. Tetapi, sebagian besar warga tak berani mengeluh. Mereka takut pihak yang terkeluh akan bereaksi keras. Apalagi pemilik tambangnya orang kuat.

Miriplah seperti warga yang tak bisa berkata-kata dan berbuat apa-apa ketika di lingkungan mereka ada kegiatan tambang batubara yang berlangsung semena-mena bahkan tanpa izin operasi. Siapa yang berani mengeluh, konon pula berdemo, ketika mengetahui bahwa pemilik tambang adalah orang kuat asal Jakarta yang pernah menyandang Bintang Empat. Paling-paling kalau warga sudah teramat puyeng, mereka cari Bintang Toedjoeh.

Hari ini, terbuktilah benar 100 persen kekhawatiran warga, termasuk episode Pak Amies Rais. Ketika beliau secara tersirat berkomentar bahwa pembagian sertifikat oleh Pak Jokowi itu adalah “political mining” yang dirasakan mengganggu, keluarlah Satpam pemilik tambang politik dengan ancaman-ancaman keras sambil marah-marah. Kalau setingkat Pak Amien yang juga pernah mengelola tambang politik skala besar, bisa dimarahi dan diancam oleh Satpam, apatah lagi warga biasa. Pastilah semua menggeletar.

Jadi, drama, kontroversi dan polemik penyerahan sertifikat oleh Pak Jokowi jelas disebabkan oleh “salah niat” tim pencitraan beliau. Maaf tuan-tuan yang menjadi tim pencitraan Presiden, wajar dan boleh-boleh saja Anda menjadikan pembagian sertifikat sebagai tambang politik (political mining). Dapat dimaklumi. Tetapi, Anda seharusnya paham bagaimana menjaga agar “limbah tambang” tidak meresahkan warga sekitar. Artinya, ukur-ukurlah laba politik yang dikeruk dari situ.

Cara kerja tim penasihat Jokowi, kalau diteruskan seperti sekarang ini, alamat bisa merusak citra beliau sendiri. Presiden tentulah tak punya waktu untuk menimbang-nimbang buruk-baiknya cara membangun “image”, termasuk overdosis pembagian sertifkkat tanah.

Sebagai tambahan, penerbitan sertifikat dan penyerahan kapada rakyat, seharusnya cukup dilakukan oleh Menteri Agraria atau Kepala BPN. Mereka berdua ini sudah cukup mewakili Pak Jokowi. Lagi pula, pembuatan sertifikat tanah adalah pekerjaan harian pemerintah. Kewajiban BPN. Tidak ada yang istimewa.

Sekali lagi, penyerahan simbolis oleh Presiden Jokowi, sangat OK. Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Presiden bisa membuat BPN bekerja keras. Tidak masalah! Tapi kalau kegiatan ini dilakukan di mana-mana dengan liputan media secara masif dan sifatnya “political deliberateness”, maka mesin scanning PBL akan langsung memicu alarm yang menujukkan bahwa kegiatan ini terlalu banyak menambang keuntungan politik.

#MariMenambangPolitikSecaraWajar [swa]

*Penulis adalah wartawan senior

under construction
loading...