www.gelora.co - Jakarta, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh. Nizar Zahro mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang terkesan bangga dengan persentase jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini.
Kepala Bappenas membandingkan jika masyarakat miskin Indonesia saat ini sama dengan total penduduk Australia.
“Jumlah penduduk miskin masih tinggi. Data yang disampaikan Bapennas tentu harus dikritisi. Bisa jadi masih ada penduduk miskin yang belum tercover dalam data tersebut,” kata Nizar di Jakarta, Selasa (3/10).
Ketum Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria) mengatakan dalam kondisi saat ini dimana daya beli masyarakat menurun justru angka kemiskinan akan mengalami peningkatan.
Politisi dari fraksi Gerindra ini juga menambahkan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, tidak sepatutnya penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.
Ibaratnya penduduk Indonesia yang miskin, menurutnya mati dilumbung padi. Karena itulah pihaknya meminta kepada kementerian terkait untuk benar – benar mengentaskan masalah kemiskinan.
“Jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk Australia berbeda. Jadi tidak elok bila membandingkan dan menyamakan dengan Australia,” urainya. Apalagi masih kata Nizar, indeks gini rasio atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin sangat tinggi. Kekayaan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja.
“Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini tingkat kemiskinan Indonesia masih sebesar 10,64 persen. Meski secara persentase angka tersebut merupakan yang terendah yang pernah dicapai, jumlah penduduk miskin tersebut masih setara dengan 27,77 juta jiwa.
“Dan angka ini sama dengan seluruh penduduk Australia. Jadi kita masih menghadapi masalah dari jumlah penduduk miskin yang relatif besar,” ujar dia di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Jumat (29/9). [akt]