Beda Data Soal Senjata ‘Ilegal’, Pengamat: Publik Lebih Percaya Panglima TNI daripada Wiranto

Beda Data Soal Senjata ‘Ilegal’, Pengamat: Publik Lebih Percaya Panglima TNI daripada Wiranto

Gelora News
facebook twitter whatsapp
Gatot Nurmantyo dan Wiranto

www.gelora.co - Publik masih lebih percaya pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo daripada Menkopolhukam Wiranto, soal beda data senjata ‘ilegal” yang sebelumnya disampaikan Jenderal Gatot.

Pendapat itu  disampaikan pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada intelijen (25/09). "Dalam rekaman  yang beredar Panglima TNI menyebut data soal senjata A1. Dalam hal ini, TNI memiliki jaringan intelijen yang kuat, artinya, informasi tentang 5000 senjata sangat valid," tegas Baidhowi.

Menurut Baidhowi, sebagai tentara aktif, Gatot Nurmantyo tentu sudah memverifikasi data atau informasi sebelum di sampaikan ke publik. “Tanpa bermaksud mengadu domba, bisa dikatakan jaringan intelijen Gatot lebih luas dibanding Wiranto. Gatot sebagai tentara yang masih aktif, informasi dari berbagai pihak dan sudah diverifikasi kebenarannya, termasuk terkait 5000 senjata tersebut," beber Baidhowi.

Baidhowi memperkirakan, Gatot Nurmantyo tidak akan berkomentar di tengah desakan banyak pihak yang meminta Gatot mengklarifikasi pernyataannya.

"Panglima TNI hanya menyatakan, bahwa pernyataan itu hanya untuk lingkungan TNI dan purnawirawan. Mantan KSAD itu mengakui suara dirinya yang beredar bahwa ada 5000 senjata yang dipesan pihak non TNI dan Polri dengan mencatut naman Presiden Jokowi," papar Baidhowi. 

Di satu sisi, Baidhowi menilai, saat ini Panglima TNI Gatot sedang memberikan pelajaran yang sangat penting bagi rakyat tentang kewaspadaan nasional. "Panglima mengajari rakyat tentang peringatan diri tentang bahaya ancaman termasuk dari dalam negeri," pungkas Baidhowi.

Mengkopolhukam Wiranto mengungkapkan bahwa institusi yang memesan 500 pucuk senjata laras pendek ke Pindad adalah pihak Badan Intelijen Negara (BIN). Pernyataan Wiranto itu sekaligus mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI yang menyebut pemesanan 5000 pucuk senjata dengan memanfaatkan nama Presiden Joko Widodo. [ito]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita