GELORA.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan mengaku telah menerima usulan tersebut dan akan membahas mekanismenya setelah pembukaan masa sidang DPR.
Puan mengatakan DPR tidak bisa langsung memproses usulan HMP tanpa mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujar Puan seusai menghadiri rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Ia meminta seluruh anggota DPR menyikapi polemik tersebut secara tenang. Puan juga mengingatkan agar pembahasan yang belum memiliki keputusan resmi tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.
Sementara itu, dukungan terhadap penggunaan HMP disebut telah meluas di kalangan anggota DPR lintas fraksi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan mayoritas fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut.
"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," kata Mardani kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (10/11/2026).
Mardani mengklaim terdapat dokumentasi berupa tanda tangan anggota fraksi yang mendukung penggunaan HMP. Ia meminta publik menunggu penyampaian sikap resmi DPR melalui forum yang akan ditentukan.
"Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, sebelumnya juga menyebut komunikasi antarpartai telah mengerucut pada penggunaan HMP. Namun, pembahasan tersebut masih berlangsung secara informal.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," ungkap Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR.
Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat agar ikut mengajukan HMP di DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai sebagai pilihan paling rasional untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
Wacana penggunaan HMP ini berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan suket penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sumber: monitorIndonesia