GELORA.CO – Dugaan adanya pihak kuat yang melindungi aktivitas pertambangan nikel bermasalah milik pengusaha Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menjadi sorotan serius.
Nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ikut disebut dalam dugaan jejaring perlindungan tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun didesak membongkar seluruh pihak yang diduga berada di belakang bisnis tambang itu.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, secara tegas meminta Kejagung tidak hanya membongkar aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang memungkinkan praktik tersebut terus berjalan selama bertahun-tahun.
Desakan itu mencakup dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut menjadi beking atau pelindung aktivitas pertambangan Arif Kurniawan sepanjang periode 2013–2025, termasuk nama Listyo Sigit yang kini menjadi sorotan.
"Kami selalu mendorong aparat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan (beking)," kata Rudianto di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku operasional di lapangan. Pihak yang diduga memberikan perlindungan, memfasilitasi, atau membiarkan aktivitas ilegal berlangsung juga harus diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan.
"Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu," ujarnya.
Sorotan terhadap Arif bukan tanpa alasan. Pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, tersebut disebut memiliki jejaring bisnis perdagangan nikel mentah dalam skala besar. Bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, Arif dikaitkan dengan sedikitnya 20 konsesi pertambangan dengan total luas sekitar 71.000 hektare.
Besarnya jejaring bisnis tersebut membuat dugaan praktik pertambangan ilegal dan kemungkinan adanya perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh menjadi persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Bloomberg sebelumnya memperkirakan nilai perdagangan bijih nikel yang ditangani Arif mencapai sekitar US$3 miliar per tahun atau setara Rp52,5 triliun, berdasarkan asumsi produksi dan harga yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Angka ini menggambarkan besarnya nilai ekonomi yang dipertaruhkan dalam bisnis perdagangan nikel tersebut.
Dengan nilai bisnis sebesar itu, penyidik perlu menelusuri aliran uang, hubungan bisnis, serta kemungkinan adanya dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Namun, dugaan keterlibatan Listyo Sigit maupun nama lainnya harus dibuktikan melalui proses penyidikan, bukan sekadar berdasarkan kemunculan nama.
Nama Listyo Sigit mencuat di tengah penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui penyidik masih mendalami dugaan hubungan antara Arif Kurniawan dan mantan Kapolri tersebut.
"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kuntadi menegaskan, penyidik belum mengambil kesimpulan bahwa Listyo Sigit menjadi pelindung aktivitas pertambangan nikel ilegal milik Arif.
"Kita belum sampai ke sana (kesimpulan). Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan hubungan keduanya masih menjadi materi pendalaman. Karena itu, Kejagung dituntut membuka secara terang hasil penelusuran apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
Di sisi lain, Kejagung sebelumnya telah mengungkap enam perusahaan yang disebut berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut masing-masing berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.
Selanjutnya, PT AMI memiliki luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ. Keenam perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Penyidik juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan setelah izin usaha pertambangan (IUP) keduanya berakhir pada 2015.
Meski izin telah berakhir, aktivitas pertambangan kedua perusahaan itu diduga tetap berlangsung melalui skema suspend.
Padahal, setelah masa berlaku IUP berakhir, wilayah izin tersebut semestinya dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut pengamat hukum pidana, Hudi Yusuf, fakta tersebut menjadi pintu masuk penting untuk mengurai bagaimana kegiatan pertambangan diduga dapat terus berjalan setelah izin berakhir, siapa yang memberikan kemudahan, serta apakah ada pihak yang menggunakan kewenangannya untuk melindungi aktivitas tersebut.
Kini, pekerjaan rumah Kejagung bukan sekadar menghitung kerugian negara atau mengidentifikasi perusahaan yang diduga bermasalah.
"Penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor di balik layar, termasuk aliran dana dan hubungan dengan pejabat maupun aparat yang berwenang," kata Hudi kepada Monitorindonesia.com, Selasa (10/11/2026).
Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan, pangkat, maupun pengaruhnya.
"Pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada perusahaan dan operator tambang, sementara dugaan jejaring perlindungan di belakangnya luput dari pemeriksaan," tandas Hudi.
Sumber: monitorIndonesia