GELORA.CO – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,69 miliar) oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan ini dirilis melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengadaan terdiri dari delapan paket. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,7 juta), Instagram Reels akun @raffinagita1717 (Rp205,9 juta), Instagram Story (Rp575,7 juta), event attendance (Rp2,52 miliar), dan penayangan TikTok (Rp144,4 juta).
Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan total sekitar Rp10,8 miliar: influencer engagement oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp3,597 miliar), influencer engagement untuk pembangunan BINS oleh Setditjen Perikanan Budidaya (Rp3,6 miliar), serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap (Rp3,6 miliar).
ICW mencatat kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia terhubung erat dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat sebagai komisaris.
Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. ICW menyoroti bahwa kontrak KKP dengan perusahaan tersebut terjadi setelah pelantikan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Organisasi antikorupsi itu mengidentifikasi sejumlah persoalan utama. Pertama, inkonsistensi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan membatasi belanja seremonial, publikasi, dan sejenisnya. Namun, belanja jasa influencer tetap berlangsung dalam jumlah besar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (menjadi Rp693 triliun pada 2026) dan tekanan pada dana desa.
Kedua, manfaat pengadaan dinilai belum terukur secara transparan, padahal kedua kementerian telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan kanal komunikasi publik. Ketiga, spesifikasi pengadaan—yang secara eksplisit merujuk kanal YouTube RANS dan akun @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina—berpotensi membatasi persaingan. Keempat, belanja ini dikhawatirkan menjadi sarana membangun citra melalui figur populer, bukan semata komunikasi publik yang akuntabel. Kelima, keterkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian perlu dijelaskan secara terbuka.
ICW mendesak sejumlah langkah, antara lain pembukaan seluruh dokumen pengadaan (KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil), audit oleh BPKP serta Inspektorat Jenderal, evaluasi oleh LKPP terhadap pengadaan melalui katalog elektronik, serta penghentian pengadaan jasa influencer yang tidak terkait jelas dengan sasaran strategis kementerian. Mereka juga meminta agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan berlangsung, serta keterbukaan dari Raffi Ahmad terkait kepemilikan dan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad, PT Rans, Kemendikbudristek (atau kementerian penerusnya), maupun KKP. Temuan ICW muncul di tengah sorotan publik terhadap efisiensi penggunaan uang pajak dan praktik pengadaan pemerintah.