GELORA.CO - Aktivis media sosial Buni Yani mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan menyusul beredarnya kabar dugaan keterlibatan mantan Kapolri yang kini menduduki jabatan di pemerintahan dalam kasus penyadapan.
Buni Yani menilai, kabar tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan adanya persoalan di dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengingatkan agar dugaan tersebut tidak dibiarkan tanpa penjelasan dan penyelidikan menyeluruh.
“Beredar kabar mantan Kapolri yang sekarang mendapatkan jabatan di pemerintahan juga ikut terlibat dalam penyadapan. Pak @prabowo harus cepat bertindak,” kata Buni Yani di akun X, Jumat (6/11/2026).
Menurut dia, dugaan keterlibatan pejabat yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam kasus penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius. Apalagi, jika dugaan tersebut berkaitan dengan upaya melemahkan pemerintahan dari dalam.
Buni Yani bahkan menduga terdapat proses pembusukan pemerintahan yang dilakukan secara sistematis. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan kemungkinan adanya agenda politik terorganisasi yang mengarah pada upaya menggoyahkan pemerintahan Prabowo.
“Rupanya pembusukan dalam pemerintahan secara sistematis dilakukan. Ini makar yang terencana,” tegasnya.
Pernyataan Buni Yani tersebut menambah panjang sorotan publik terhadap dugaan penyadapan yang belakangan menjadi isu politik nasional.
Jika kabar mengenai keterlibatan mantan Kapolri yang kini menjabat di pemerintahan benar adanya, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga integritas pejabat negara dan keamanan Presiden.
Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam kabar tersebut juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat agenda politik di balik operasi tersebut.