GELORA.CO - Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, blunder komunikasi Presiden Prabowo Subianto makin sering terjadi selama duatahun berkuasa.
Catatan LAB 45, blunder komunikasi Praboro meningkat dari 32 kasus pada tahun pertama menjadi 48 kasus pada tahun kedua berkuasa.
Secara proporsi, kontribusinya terhadap keseluruhan blunder komunikasi pejabat Kabinet Merah Putih juga bertambah dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen.
"LAB 45 mencatat 303 blunder komunikasi pejabat kabinet sepanjang 20 Oktober 2024-19 Oktober 2026," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).
"Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar; menteri dan wakil menteri menyumbang 164," ucapnya. Selebihnya adalah blunder oleh pejabat kabinet lainnya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, jumlah blunder komunikasi pejabat publik sebenarnya mengalami penurunan dari 163 kasus pada tahun pertama menjadi 140 kasus pada tahun kedua pemerintahan.
Namun, blunder komunikasi yang dilakukan Prabowo justru meningkat dari 32 menjadi 48 kali.
Menurut Jaleswari, temuan tersebut memperlihatkan bahwa blunder komunikasi pemerintah semakin terkonsentrasi pada pucuk pimpinan.
Kondisi ini menjadi catatan penting, karena pernyataan Presiden memiliki jangkauan luas dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, LAB 45 menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mengutamakan akurasi, konsistensi, dan kesesuaian informasi dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Penyampaian pesan kepada publik dinilai tidak cukup hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan dampaknya.
Ia mengungkapkan, Desember 2025 menjadi salah satu periode dengan catatan blunder komunikasi paling menonjol.
Pada bulan tersebut, LAB 45 mendata 27 blunder komunikasi pejabat, angka tertinggi selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Periode itu bertepatan dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 yang dikutip dalam laporan LAB 45, bencana tersebut menyebabkan 969 orang meninggal dunia dan hampir 900 ribu warga mengungsi.
Dalam kondisi darurat, komunikasi pemerintah dinilai harus lebih berhati-hati. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu mengedepankan empati, ketepatan data, dan keterbukaan, terutama bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana.
"Lonjakan di bulan krisis sebagian mencerminkan makin banyaknya pernyataan pejabat dan sorotan publik. Krisis adalah saat kalimat pejabat paling diperhatikan, dan saat kekeliruan paling mahal bagi korban," jelasnya.
Anggaran Komunikasi Pemerintah Melonjak
Selain menyoroti kualitas komunikasi pejabat, LAB 45 turut mengkritisi lonjakan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Anggaran Bakom yang secara prinsip disetujui DPR untuk 2027 disebut mencapai Rp 1,954 triliun, atau meningkat sekitar 77 kali lipat dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp 25,37 miliar.
Besaran tersebut juga sekitar sepuluh kali lipat dari pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk 2027.
LAB 45 menilai, peningkatan anggaran komunikasi publik harus diiringi indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.
Selain itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang tegas mengenai kewenangan pejabat dalam menyampaikan informasi, khususnya ketika menghadapi situasi krisis.
Jaleswari mengingatkan, besarnya anggaran tidak serta-merta membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah.
Kepercayaan publik juga bergantung pada keterbukaan pejabat dalam mengakui situasi yang terjadi dan memberikan penjelasan berdasarkan fakta.
“Anggaran komunikasi bisa dinaikkan puluhan kali lipat, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli,” pungkasnya
Sumber: jawapos