GELORA.CO - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar konsisten menjalankan komitmen pemberantasan korupsi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hari menilai, apabila kerugian negara tidak lagi menjadi unsur penting dalam pemaknaan tindak pidana korupsi, hal itu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pertanggungjawaban hukum.
“Jika kerugian negara bukan lagi definisi korupsi, maka ini cara penjahat yang menjabat menghindar dari jerat hukum. Hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas menjadi nyata,” kata Hari dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Aktivis 98 itu menilai permainan istilah dan pemaknaan hukum tidak boleh menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari proses hukum. Menurutnya, ketentuan pemberantasan korupsi yang berlaku semestinya menjadi landasan untuk menindak pelanggaran secara tegas dan adil.
Hari juga mengingatkan kembali pesan Prabowo pada awal pemerintahannya mengenai pemberantasan korupsi.
“Saya ingat pesan Presiden di awal pemerintahan, ikan busuk dari kepala,” ujarnya.
Menurut Hari, komitmen pemberantasan korupsi perlu tercermin dalam tindakan nyata, termasuk memastikan lembaga penegak hukum bekerja secara efektif dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik tertentu.
Soroti Efektivitas KPK
Momentum Benahi Tata Kelola
Dalam kritiknya, Hari turut menyoroti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpandangan, apabila lembaga tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan tugasnya dan justru menjadi alat politik, pemerintah perlu melakukan evaluasi.
Hari juga menyinggung besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk operasional KPK. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tapi KPK yang kita tahu sama-sama tahu ini terbentuk sebagai lembaga ad hoc, sementara. Ini semestinya kalau memang sudah tidak efektif dan cuma menjadi alat politik dan hanya menghambur-hamburkan APBN, bahkan menjadi beban APBN, sekali lagi beban APBN, KPK hanya menjadi beban APBN,” ujarnya.
Ia menyarankan agar anggaran KPK dialihkan ke sektor riil yang dinilai dapat mendukung kebutuhan masyarakat, salah satunya pendidikan gratis yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo.
“Lebih baik (anggaran KPK) dialihkan, alihkan buat pendidikan, agenda Presiden,” tutur Hari
Sumber: Holopis