GELORA.CO - Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan masih menyisakan tanda tanya. Salah satu isu yang mengemuka adalah ketegangan terkait rencana perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengungkapkan cerita mengenai komunikasi Purbaya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Syahganda mengatakan, cerita tersebut disampaikan Purbaya kepadanya ketika mereka makan bersama di kawasan Senayan.
Menurut Syahganda, saat itu Purbaya mengaku pernah menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai posisi Djaka Budhi Utama.
“Gua tanya Presiden kan soal orang ini. Dirjen Bea Cukai Pak Djaka Budi Utama ini, Pak Djaka ini gimana? Oh, jangan dulu. Kata Presiden, kita kasih dia kesempatan dulu,” ujar Syahganda, mengutip pembicaraannya dengan Purbaya di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Purbaya sebelumnya memang diketahui melakukan sejumlah penataan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum akhirnya digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri mengonfirmasi bahwa terdapat penataan personel yang dilakukan pada masa Purbaya. Djaka Budhi Utama mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dan tindak lanjut dari kantor pusat Kementerian Keuangan terkait personel yang dipindahkan.
Syahganda kemudian mengungkapkan bahwa keinginan melakukan perubahan di tubuh Kementerian Keuangan bukan sesuatu yang baru bagi Purbaya.
“Pak Purbaya itu dari dulu juga memang saya tahu pengin mengganti dua Dirjen itu, termasuk Sekjen yang lama kemudian Dirjen Anggaran,” kata Syahganda.
Namun, ia mempertanyakan siapa pihak yang mendorong Purbaya apabila benar terdapat rencana mengganti dua direktur jenderal tersebut.
“Kalau betul isunya Pak Purbaya minta Dirjen dua Dirjen diganti, siapa yang mendorong Purbaya ini?” ujarnya.
Syahganda menilai posisi Dirjen Bea dan Cukai memiliki karakter khusus karena penggantian pejabat pada level tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan menteri.
“Pak Djaka ini yang bisa ngeganti dia cuma Presiden, bukan Purbaya,” katanya.
Ia juga menilai dinamika tersebut harus dilihat dari struktur kewenangan pemerintahan. Menurut dia, apabila pergantian pejabat berlangsung hingga level eselon II, terdapat mekanisme dan kewenangan tertentu yang perlu diperhatikan.
“Kalau misalkan Dirjen ngeluh, level eselon 2 ke bawah diganti oleh menterinya itu enggak normal,” ujar Syahganda.
Isu tersebut semakin mengemuka setelah Purbaya diberhentikan sebagai Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara. Reuters melaporkan bahwa pergantian tersebut antara lain dikaitkan dengan perselisihan internal mengenai perombakan besar-besaran pejabat di Kementerian Keuangan. Namun, laporan itu bersumber dari sejumlah sumber pemerintah yang dikutip Reuters, sementara pemerintah tidak secara resmi menyatakan bahwa konflik dengan Dirjen menjadi alasan tunggal pergantian Purbaya.
Djaka Budhi Utama sendiri membantah keras adanya konflik dengan Purbaya. Ia menyebut kabar tersebut tidak benar ketika ditanya wartawan pada 15 September 2026.
“Kata siapa? Lu ngarang-ngarang aja,” kata Djaka. Ia juga menegaskan bahwa kabar mengenai konflik tersebut adalah bohong.
Purbaya pun sebelumnya menyatakan bahwa pergantian dirinya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga membantah adanya gesekan dengan pejabat di bawahnya.
Dalam pandangan Syahganda, keputusan Prabowo untuk tidak langsung mengganti Djaka tidak otomatis menunjukkan bahwa Presiden memberikan penilaian negatif terhadap Purbaya.
“Prabowo bukan enggak sayang sama Pak Purbaya karena dia tadi target aku nih bagaimana,” kata Syahganda.
Ia mengatakan perubahan di tengah situasi pemerintahan dapat menimbulkan kegoncangan apabila tidak dikelola dengan hati-hati.
“Kalau ada kegoncangan, dengan enam variabel yang saya sebut tadi, bisa targetnya hilang,” ujarnya.
Syahganda juga menilai perjalanan karier Purbaya ke depan masih sulit dipastikan. Ia menanggapi spekulasi yang menyebut Purbaya berpotensi menjadi kandidat kuat untuk posisi strategis lain, termasuk Gubernur Bank Indonesia.
“Bisa aja dipanggil kembali. Tempat mana yang merasa cocok, Bank Indonesia jadi gubernur bank sentral kan Purbaya ini akan mencelat menjadi rising star baru?” kata Syahganda.
Namun, ia mengaku tidak yakin Purbaya akan otomatis menjadi “rising star” politik.
“Enggak yakin saya, enggak yakin,” tegasnya.
Menurut Syahganda, karakter Purbaya berbeda dengan figur politik yang membangun popularitas melalui pencitraan dan aktivitas politik elektoral.
“Pak Purbaya ini memang orangnya bekerja dalam institusi. Dia bukan tipe Dedi Mulyadi yang memang orang politik menggunakan pencitraan untuk merangkak terus supaya menjadi salah satu kandidat,” ujar Syahganda.
Di sisi lain, fakta bahwa Djaka masih menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan bahwa isu pergantian tersebut belum menjadi keputusan publik. Profil resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat Djaka Budhi Utama tetap menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Dengan demikian, cerita mengenai rencana Purbaya mengganti sejumlah pejabat Kementerian Keuangan masih berada pada wilayah informasi dan analisis yang perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah. Yang sudah terkonfirmasi adalah pergantian Purbaya sebagai Menteri Keuangan, sementara Djaka tetap menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Bea dan Cukai di bawah Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara.