GELORA.CO - Relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Garuda Astacita Nusantara (GAN) berencana melaporkan Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi ke polisi terkait pernyataan menyangkut percepatan Pemilu 2029 pada Rabu (9/9/2026). Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana penghasutan di muka umum dan upaya makar.
Laporan ke polisi itu rencananya dilakukan pada Rabu (9/9/2026). Mereka mengaitkan pernyataan Budi Arie dengan Pasal 246 serta Pasal 193 juncto Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketua DPP GAN, Muhammad Burhanuddin mengatakan rencana pelaporan itu berkaitan dengan pernyataan Budi Arie mengenai potensi akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum 2029. Menurutnya, pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan sehingga GAN memutuskan menempuh jalur hukum.
"Konteksnya itu mengganggu dan mencoba memprovokasi pemerintahan yang ada gitu. Nah, berangkat dari kesadaran itu kami dari tim hukum, mencoba memformulasikan, dan mencoba membuat analisis hukum. Karena yang namanya persoalan bangsa harus kita selesaikan dalam koridor hukum itu sendiri gitu," kata Muh Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (7/9/2026).
"Setelah kita telaah menurut analisis pandangan dari tim hukum kita bahwa itu berpotensi diduga ada pelanggaran beberapa pasal," imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan pihaknya tetap menganggap persoalan tersebut serius dan akan mengawal rencana pelaporan melalui jalur hukum.
"Pak BA ini pernah mengklarifikasi, ya ini persoalan yang sangat serius gitu. Kegaduhan-kegaduhan yang muncul ini tidak bisa ditolerir begitu saja. Kami secara konsekuen ingin mengawal perkara ini," kata Burhanuddin.
Dia menilai sikap Budi Arie yang menyatakan siap bertanggung jawab atas pandangan pribadinya memiliki konsekuensi hukum.
"Karena BA ini siap bertanggung jawab bahwa pandangan pribadi dia, siap bertanggung jawab dan tidak mau menarik pernyataannya gitu. Jadi kalau tidak mau menarik pernyataannya berarti ada konsekuensi hukum yang harus dia terima," tutur dia.
Burhanuddin mengatakan GAN telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan yang akan disampaikan kepada kepolisian. Bukti tersebut di antaranya berupa video dan foto terkait pernyataan maupun pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.
"Kemudian data-data kami sudah kumpulkan juga termasuk videonya, kemudian foto-foto siapa-siapa yang hadir ini akan bisa ke pihak kepolisian," ucapnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan terjadinya akselerasi atau ‘percepatan sejarah’ dalam dinamika politik nasional sebelum 2029. Pernyataan itu disampaikan di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Video itu dibagikan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99.
Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku melihat adanya kemungkinan situasi politik nasional bergerak lebih cepat dibandingkan skenario pemilu lima tahunan. Dia pun mengajak para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.
“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie.
Terkait polemik tersebut, Budi Arie telah meminta maaf. Dia menilai pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi dan salah tafsir.
Budi Arie menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya, @budiariesetiadi, yang dilihat pada Rabu (26/8/2026).
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.
Dia juga menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi. Budi Arie juga menegaskan tidak ada kaitan antara pernyataannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitkan dengan Bapak Joko Widodo," ujarnya.
Budi Arie turut menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi atas analisis dan pernyataan yang dia sampaikan.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," ucapnya
Sumber: inews