Di tengah komunikasi politik yang berkembang, beredar wacana bahwa PKN mempertimbangkan sejumlah nama untuk kemungkinan pencalonan pada 2029. Nama yang disebut antara lain mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, serta Anies Baswedan.
Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi PKN mengenai siapa yang akan diusung. Karena itu, nama-nama tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari dinamika komunikasi dan penjajakan politik, bukan sebagai keputusan pencalonan.
Ramai di Media Sosial
Wacana mengenai kombinasi sejumlah tokoh tersebut juga berkembang di media sosial. Salah satu unggahan Instagram yang beredar pada pertengahan September 2026 memuat sejumlah opsi pasangan untuk Pilpres 2029 dan memunculkan kombinasi Anies–Purbaya serta nama KDM dalam percakapan warganet. Unggahan tersebut mendapat lebih dari seribu komentar, dengan respons yang beragam dari pengguna media sosial.
Fenomena tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap Purbaya setelah pergantian Menteri Keuangan pada September 2026.
Unggahan Purbaya di akun TikTok pribadinya dengan kalimat “Udah siap belum?” juga menjadi perhatian luas. DetikINET melaporkan unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 4 juta kali dan memperoleh lebih dari 20 ribu komentar pada 15 September 2026. Isi unggahan itu kemudian memicu berbagai spekulasi warganet mengenai langkah Purbaya setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Namun, viralnya sebuah unggahan media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan politik atau pencalonan resmi.
Karena itu, percakapan di media sosial perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika opini publik dan komunikasi politik yang sedang berkembang.
Presidential Threshold Dihapus MK
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 2 Januari 2025 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan tersebut menghapus dasar hukum presidential threshold yang sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan demikian, konfigurasi pencalonan pada 2029 tidak lagi dapat dibaca menggunakan pola yang sama seperti Pilpres 2019 dan 2024.
Perubahan tersebut juga menghidupkan kembali perdebatan mengenai makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Di titik inilah ruang politik baru mulai terbuka.
PKN dan Ruang Politik Baru
PKN merupakan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam Pilpres 2024, PKN tidak tercatat sebagai partai pengusung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Posisi tersebut kemudian menjadi bagian dari pembacaan politik terhadap PKN menjelang 2029.
Dalam sejumlah percakapan politik, PKN bahkan disebut relatif “steril” dari pertarungan pasangan calon pada Pilpres 2024.
Istilah “steril” tentu bukan istilah hukum ataupun kategori resmi dalam sistem kepartaian. Istilah tersebut merupakan framing politik untuk menggambarkan posisi PKN yang tidak berada di belakang salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dari perspektif tersebut, PKN dipandang memiliki ruang untuk menentukan kembali posisi politiknya menghadapi 2029. Artinya, partai yang tidak menjadi bagian dari pertarungan utama Pilpres sebelumnya tidak harus selalu menempatkan diri sekadar sebagai pelengkap koalisi besar.
Dalam konteks inilah nama Purbaya Yudhi Sadewa, Dedi Mulyadi, dan Anies Baswedan mulai muncul dalam percakapan yang mengaitkan PKN dengan kemungkinan menghadirkan alternatif politik pada Pilpres 2029.
Purbaya Mulai Masuk Radar
Nama Purbaya sendiri mulai muncul dalam sejumlah pengukuran politik nasional pada 2026.
Survei SMRC pada 5–19 Juli 2026 mencatat Purbaya memperoleh 1,1 persen dalam simulasi semi-terbuka dengan 20 nama. Sementara survei Median yang dilakukan pada 21 Juli–2 Agustus 2026 mencatat Purbaya memperoleh 1,3 persen dalam pertanyaan terbuka. Dalam pengukuran SMRC yang sama, Dedi Mulyadi tercatat 35 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen. Median mencatat Dedi Mulyadi 19,8 persen, Anies Baswedan 19,5 persen, dan Purbaya 1,3 persen.
Data tersebut tentu tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa Purbaya, Dedi Mulyadi, maupun Anies Baswedan akan maju melalui PKN. Survei hanya menggambarkan persepsi atau preferensi publik pada periode tertentu. Keputusan pencalonan tetap bergantung pada keputusan partai politik, komunikasi antarpihak, serta kesediaan tokoh yang bersangkutan.
Bukan Soal Siapa yang Sudah Diusung
Karena itu, titik menarik dari dinamika ini bukan siapa yang sudah dipastikan akan diusung PKN. Belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.
Yang menarik justru munculnya kemungkinan bahwa PKN mulai dibaca sebagai salah satu ruang politik yang dapat digunakan untuk menghadirkan alternatif dalam kontestasi 2029.
Penghapusan presidential threshold mengubah titik tekan dalam proses pencalonan. Partai politik peserta pemilu tidak lagi menghadapi persyaratan ambang batas sebagaimana norma Pasal 222 UU Pemilu yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.
Namun, kesempatan yang lebih terbuka juga membawa konsekuensi politik. Partai politik harus membangun organisasi, menawarkan gagasan dan program, menentukan pasangan calon, serta memperoleh dukungan masyarakat.
Dengan demikian, ruang pencalonan yang semakin terbuka bukan sekadar persoalan bertambahnya jumlah nama yang mungkin muncul. Persoalannya juga menyangkut kemampuan setiap partai menghadirkan pilihan politik yang memiliki dasar programatik dan dukungan publik.
PKN Menentukan Arah
Bagi PKN, situasi tersebut dapat menjadi momentum untuk menentukan kembali posisi politik menuju 2029. Apakah tetap berada dalam posisi sebagai partai pendukung, membangun koalisi, atau menghadirkan pasangan calon alternatif sendiri, semuanya masih terbuka.
Begitu pula dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa, Dedi Mulyadi maupun Anies Baswedan. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi yang mengikat PKN dengan salah satu nama tersebut.
Yang jelas, setelah Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konfigurasi politik pencalonan presiden menuju 2029 memasuki ruang yang berbeda dibandingkan dua pemilu sebelumnya.Dalam situasi tersebut, partai politik peserta pemilu memiliki ruang lebih luas untuk menentukan pilihan politiknya.
PKN kini mulai disebut dalam percakapan tersebut. Apakah PKN benar-benar akan menyiapkan “kuda hitam” untuk Pilpres 2029, atau justru memilih membangun koalisi dengan kekuatan politik lain?
Jawabannya masih berada dalam proses komunikasi dan penjajakan. Begitu pula dengan Purbaya, KDM, Anies, maupun nama-nama lain yang mungkin muncul. Untuk saat ini, semuanya masih menjadi bagian dari dinamika awal menuju Pilpres 2029.