GELORA.CO - Buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan. Buku yang pertama kali terbit pada April 2025 tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pihak memberikan klarifikasi mengenai posisi mereka dalam proses penyusunannya.
Di tengah polemik itu, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar persoalan buku tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai perdebatan mengenai judul atau isi buku. Menurut dia, dalam politik kekuasaan modern, terutama ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan geopolitik, setiap produk narasi yang membawa nama kepala negara perlu diperiksa secara cermat.
Amir menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk apa yang disebutnya sebagai perang nirmiliter.
Dalam perspektif tersebut, perang tidak selalu berlangsung melalui pengerahan pasukan dan persenjataan. Pertarungan dapat berlangsung melalui informasi, opini publik, pembentukan persepsi, infiltrasi sosial, ekonomi, diplomasi, hingga perang psikologis.
Karena itu, menurut Amir, penggunaan nama kepala negara dalam sebuah buku yang mengaitkan dirinya dengan identitas dan nilai keislaman harus dilakukan secara hati-hati.
“Jangan sampai buku ini justru menjadi alat pihak lain untuk menjebak Prabowo atau menciptakan persepsi seolah-olah ada konsep tertentu yang secara resmi berasal dari Presiden,” kata Amir kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).
Secara faktual, buku Islam ala Prabowo bukan ditulis oleh Prabowo Subianto.
Katalog Gramedia mencatat buku tersebut disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas dan pertama kali terbit pada April 2025. Buku itu diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House dan memiliki sekitar 346 halaman.
Buku tersebut kemudian diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.
ANTARA melaporkan penulisan buku itu diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya klarifikasi dari sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut.
Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan dirinya bukan penulis, sponsor maupun penggagas buku tersebut. Ia mengatakan keterlibatannya sebatas menjadi narasumber yang diwawancarai tim penyusun. Ia juga mengaku tidak pernah diajak membahas judul buku maupun proses pembiayaannya.
Menurut Yusril, persoalan yang muncul sekarang antara lain disebabkan oleh judul buku yang dapat menimbulkan beragam tafsir.
Ia bahkan mengatakan bahwa judul seperti “Prabowo dan Islam” akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam.
Dari sisi substansi, buku tersebut menurut informasi penerbit tidak dimaksudkan sebagai pembentukan mazhab atau aliran Islam baru.
Meski demikian, Amir menilai Prabowo tetap perlu berhati-hati.
Menurut dia, perang nirmiliter bekerja dengan cara yang jauh lebih halus dibandingkan perang konvensional.
Salah satu instrumennya adalah membangun persepsi mengenai seorang pemimpin.
Seorang pemimpin dapat dilemahkan bukan melalui serangan langsung, tetapi dengan menciptakan kontroversi di sekelilingnya.
Misalnya, menurut Amir, sebuah narasi dapat dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat melihat seorang pemimpin seolah-olah sedang membangun identitas keagamaan tertentu.
Jika narasi tersebut berkembang tanpa kendali, dampaknya bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap hubungan Presiden dengan organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Karena itu, Amir menilai hubungan pemerintah dengan kedua organisasi tersebut perlu dijaga secara hati-hati.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan pentingnya NU dan Muhammadiyah bagi stabilitas nasional. Dalam kegiatan Muktamar NU di Jombang pada Agustus 2026, Prabowo menyebut keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai fondasi penting bagi kemajuan dan kedamaian bangsa.
Dari perspektif Amir, persoalannya bukan apakah Prabowo dekat atau tidak dengan Islam.
Persoalannya adalah bagaimana identitas, nilai dan hubungan Presiden dengan umat Islam dikelola dalam komunikasi politik.
Menurut dia, apabila sebuah buku menimbulkan persepsi yang berpotensi memunculkan jarak antara Presiden dengan organisasi Islam besar, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu melakukan evaluasi.
“Jangan sampai produk yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran positif justru menghasilkan efek sebaliknya,” kata Amir.
Ia bahkan berpandangan bahwa buku tersebut layak dikaji ulang dan, bila ditemukan persoalan serius dalam proses penerbitan atau substansinya, dipertimbangkan untuk ditarik dari peredaran.
Namun, usulan penarikan tersebut tentu harus didasarkan pada pemeriksaan substansi dan proses penerbitan, bukan semata-mata karena kontroversi judul.
Dalam analisisnya mengenai perang nirmiliter, Amir menggunakan istilah “swallows” atau burung layang-layang dan “ravens” atau burung gagak sebagai metafora dalam operasi intelijen.
Istilah swallow dan raven memang pernah digunakan dalam literatur mengenai praktik honey trap atau operasi yang memanfaatkan relasi personal dan seksual untuk mendapatkan akses atau informasi. Literatur CIA yang tersedia di arsip publik, misalnya, menyebut penggunaan istilah “swallows” dan “ravens” dalam konteks operasi intelijen Soviet.
Kata Amir, tidak menutup kemungkinan ada penyusupan swallow dan raven di sekitar Prabowo. “Ini yang harus diwaspadai,” ungkapnya
Amir juga mengaitkan analisisnya dengan pemikiran klasik strategi perang yang sering diasosiasikan dengan Sun Tzu.
Pesan utama strategi klasik tersebut adalah bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan militer semata.
Informasi, persepsi, tipu daya dan kemampuan membaca lawan juga merupakan bagian penting dari strategi.
Dalam konteks kepemimpinan modern, prinsip itu dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan bagi pemerintah untuk memiliki sistem pemeriksaan informasi yang kuat.
Presiden Prabowo tidak hanya perlu mengetahui apa yang terjadi di depan mata, tetapi juga siapa yang memproduksi informasi, siapa yang memperoleh manfaat dari sebuah narasi, serta bagaimana sebuah isu dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
Namun, prinsip tersebut tidak berarti setiap perbedaan pandangan harus dianggap sebagai operasi intelijen.
Justru kemampuan intelijen yang matang adalah membedakan antara ancaman nyata, kritik biasa, kesalahan komunikasi dan spekulasi.
Amir juga berpandangan bahwa NU harus tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sepanjang dukungan itu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa.
Menurut dia, hubungan Presiden dengan organisasi Islam tidak seharusnya hanya dibangun melalui simbol atau pencitraan.
Hubungan tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan nyata yang menyentuh pendidikan, ekonomi umat, kesejahteraan pesantren, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan organisasi Islam tidak mudah dipengaruhi oleh kontroversi satu buku atau satu judul.
Prabowo juga sebelumnya telah melakukan dialog langsung dengan ulama dan pimpinan organisasi Islam.
Pada Maret 2026, Presiden menggelar silaturahmi dengan ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut membahas antara lain dinamika geopolitik global dan diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian Timur Tengah.
Artinya, hubungan pemerintah dengan kelompok Islam secara faktual memiliki kanal komunikasi yang jauh lebih luas daripada satu buku.
Dalam perspektif geopolitik, Amir menyoroti pendekatan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap masyarakat Muslim di negara.
Menurutnya, Indonesia dapat mempelajari bagaimana kepentingan keagamaan, ekonomi dan geopolitik dapat berjalan secara bersamaan.
Rusia memiliki populasi Muslim yang besar, terutama di kawasan seperti Tatarstan dan Kaukasus Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia juga semakin aktif mempromosikan hubungan ekonomi dengan negara-negara Muslim.
Pendekatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui politik identitas, tetapi juga melalui perdagangan. Salah satu contohnya adalah kerja sama halal.
Pada April 2025, Rusia dan Indonesia menandatangani kesepahaman terkait sertifikasi halal. Pemerintah Rusia melihat kerja sama tersebut sebagai pintu untuk memperluas ekspor produk pertanian dan pangan ke Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga memperkuat kerja sama dengan lembaga halal Rusia melalui forum Russia–Islamic World: Kazan Forum 2025.
Dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Putin pada Juni 2025, kedua negara menyebut nilai perdagangan bilateral tahun sebelumnya mencapai US$4,3 miliar. Dalam empat bulan pertama 2025, volume perdagangan disebut meningkat sekitar 40 persen.
Kedua negara juga menyatakan memperluas pasokan gandum Rusia ke Indonesia serta ekspor produk pertanian Indonesia ke Rusia.
Gandum menjadi salah satu komoditas penting dalam hubungan tersebut.
Data USDA memperkirakan produksi gandum Rusia untuk musim pemasaran 2025/2026 mencapai sekitar 83,5 juta ton.
Indonesia sendiri merupakan salah satu importir gandum terbesar dunia karena kebutuhan industri tepung terigu, mi, roti, biskuit dan berbagai produk pangan.
Data industri yang dikutip Interfax menyebut Indonesia mengimpor sekitar 10,5 juta ton gandum pada musim 2024/2025, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 12 juta ton pada musim berikutnya.
Rusia bahkan telah menjadi salah satu pemasok gandum Indonesia. Dalam dua tahun terakhir hingga 2025, Rusia disebut telah mengekspor lebih dari 2 juta ton gandum ke Indonesia.
Di sinilah pendekatan ekonomi dan agama bertemu.
Rusia melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tetapi juga sebagai pasar halal yang sangat potensial.
Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia mencatat kerja sama halal menjadi salah satu agenda dalam hubungan ekonomi RI-Rusia. Kedua negara membahas teknologi, infrastruktur dan investasi di sektor halal.
Pada 2025, Rusia bahkan menyatakan keinginan memperluas ekspor produk halal ke Indonesia.
Ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap dunia Islam dapat dilakukan melalui ekonomi, perdagangan, teknologi, pendidikan dan kerja sama sosial, bukan hanya melalui simbol politik.
Menurut Amir, pola seperti inilah yang dapat menjadi salah satu referensi bagi Prabowo.
Ia tidak perlu mengubah Indonesia menjadi negara yang menggunakan identitas agama sebagai dasar politik negara.
Sebaliknya, Indonesia dapat mempertahankan karakter sebagai negara nasional yang plural sekaligus memperkuat hubungan dengan umat Islam.
Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan ekonomi halal, pesantren, pendidikan Islam, zakat, wakaf, industri makanan halal, farmasi halal, perdagangan dengan negara-negara Muslim serta diplomasi perdamaian.
Dengan pendekatan semacam itu, Islam tidak hanya hadir sebagai simbol. Islam dapat hadir dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.