GELORA.CO — Berbagai manuver politik Joko Widodo belakangan ini belum menunjukkan dampak elektoral yang signifikan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Safari politik, pertemuan dengan sejumlah tokoh hingga munculnya wacana percepatan Pemilu 2029 justru belum mampu mengerek tingkat keterpilihan PSI secara meyakinkan.
Teranyar, video pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh agama dan para “Gus” di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, beredar di media sosial pada Kamis (10/9/2026).
Dalam rekaman tersebut, terlihat suasana pertemuan berlangsung akrab. Setelah doa bersama dan bersalaman, tampak Jokowi membagikan bingkisan berupa amplop putih kepada sejumlah tamu.
Momen tersebut kemudian menjadi bagian dari sorotan publik terhadap aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Sebelumnya, kunjungan sejumlah kepala desa ke kediaman Jokowi di Solo juga memunculkan berbagai spekulasi politik. Bahkan, pertemuan tersebut dikaitkan dengan isu politik yang lebih besar, meski sebagian tudingan yang beredar tidak didukung bukti dalam sumber tersebut.
Dinamika politik semakin menarik setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggung kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat.
Budi Arie mengaku sempat menyampaikan pembicaraan tersebut kepada Jokowi.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie.
Pernyataan itu kemudian menuai perhatian karena muncul ketika suhu politik menuju Pemilu 2029 mulai menghangat.
Budi Arie bahkan membandingkan situasi saat ini dengan periode transisi 1997-1999.
“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” katanya.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pernyataan mengenai percepatan pemilu dapat dibaca sebagai bagian dari strategi politik.
Menurut Mahfud, meski Budi Arie menjadi sasaran kritik, situasi tersebut tetap berpotensi menguntungkan Jokowi secara politik.
“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya.
Mahfud bahkan menduga polemik tersebut dapat membuat perhatian publik tertuju kepada Jokowi dan PSI.
“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.
Ia menilai kontroversi semacam itu justru dapat meningkatkan eksposur politik Jokowi dan PSI.
“Kan PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini gitu. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” ujarnya.
Namun, sorotan politik tersebut belum berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas PSI.
Survei Parameter Politik Indonesia yang dipimpin Adi Prayitno mencatat elektabilitas PSI berada di angka 2,6 persen. Angka tersebut disebut masih berada di kisaran perolehan PSI pada pemilu sebelumnya.
Survei yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 itu juga mengukur sejauh mana publik mengetahui aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan upaya membesarkan PSI.
Hasilnya, 37,1 persen responden mengaku mengetahui Jokowi melakukan safari politik untuk membesarkan PSI. Sebaliknya, 62,9 persen responden menyatakan tidak mengetahui aktivitas tersebut.
Dari kelompok yang mengetahui safari politik Jokowi, sekitar 13 persen menyatakan tertarik bergabung dengan PSI.
“Dari masyarakat yang menyatakan tahu kalau Jokowi itu blusukan dan bekerja untuk PSI, kira-kira begitu, ada sekitar kurang lebih 13,0% yang menyatakan tertarik untuk bergabung dengan PSI,” ujar Adi.
Namun, Adi menegaskan angka tersebut belum dapat dianggap sebagai basis suara pasti bagi PSI.
“Intinya ada potensi. Tapi ingat namanya potensi itu ya bisa menjadi bagian dari PSI atau tidak menjadi bagian dari PSI. Sangat tergantung dengan kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh PSI di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.
Dalam survei yang sama, 34,8 persen responden menyatakan tidak tertarik memilih PSI, 28,1 persen bersikap biasa saja, sementara 24,2 persen tidak memberikan jawaban.
Gambaran berbeda muncul dari survei SMRC yang menempatkan elektabilitas PSI di angka 4,1 persen, bahkan disebut melampaui PAN dan PPP.
Perbedaan hasil tersebut kemudian mendapat sorotan dari Direktur ABC Riset & Consulting Erizal.
“Satu di antara dua orang polster yang masih layak dipertimbangkan hasil survei dan analisis politiknya, selain Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia adalah Adi Prayitno, Parameter Politik,” kata Erizal.
Erizal menilai, jika merujuk hasil survei Parameter Politik Indonesia, aktivitas politik Jokowi belum menghasilkan lonjakan preferensi pemilih yang signifikan untuk PSI.
“Artinya, kerja-kerja politik yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) masih mengalami stagnasi dari segi preferensi pemilih, kalau berpegang dengan hasil survei lain, terutama Parameter Politik,” ujarnya.
Perbedaan hasil survei itu menunjukkan bahwa efek politik Jokowi terhadap PSI masih menjadi pertarungan angka dan interpretasi.
Bagi PSI, tantangannya bukan sekadar mendapatkan perhatian publik, tetapi mengubah perhatian tersebut menjadi dukungan elektoral yang nyata.
Sebab, di tengah semakin intensifnya aktivitas politik menuju 2029, panggung yang ramai belum tentu berujung pada bertambahnya suara
Sumber: monitorIndonesia