GELORA.CO - Kritik keras dilontarkan dosen Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah kebijakan yang muncul dari lingkungan kabinet menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni menjadikan pajak sebagai instrumen utama untuk meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Ronnie, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan peningkatan pungutan kepada masyarakat ketika menghadapi kebutuhan pendanaan pembangunan dan tekanan terhadap penerimaan negara.
“Begitulah gambaran betapa bodohnya orang-orangnya Prabowo di dalam kabinet Presiden Prabowo. Taunya cuma satu, ‘pajakin rakyat sebanyak-banyaknya’, karena mereka tidak bisa mendapatkan investor bawa uang ke Indonesia,” kata Ronnie H. Rusli dalam pernyataannya, Senin (31/8/2026).
Kritik tersebut menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang mampu menarik modal masuk ke Indonesia.
Ronnie mempertanyakan mengapa solusi yang menurutnya terus muncul adalah memperluas atau meningkatkan pungutan kepada masyarakat.
“Semua bilang pajakin rakyat. Kenapa? Karena mereka, para begundal dalam kabinet, enggak tahu cara cari uang buat negeri ini,” ujarnya.
Pernyataan Ronnie menggambarkan kekecewaan terhadap arah pengelolaan ekonomi yang, menurut pandangannya, terlalu bertumpu pada penerimaan pajak. Ia menilai pemerintah semestinya memiliki strategi yang lebih luas dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi dan pendanaan negara.
Menurutnya, negara tidak bisa terus-menerus menjadikan masyarakat sebagai sumber utama untuk menutup berbagai kebutuhan fiskal. Pemerintah, kata dia, harus mampu membangun kepercayaan investor, menciptakan kepastian hukum, memperbaiki birokrasi, serta membuka peluang investasi yang produktif.
Kritik tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan negara meningkatkan penerimaan dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menanggung berbagai beban pungutan.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, pemerintah memang membutuhkan sumber pendapatan yang kuat. Namun, kebijakan fiskal yang bertumpu pada pajak berpotensi memicu kritik apabila masyarakat merasa beban yang ditanggung semakin besar tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.
Ronnie pun secara tajam mempertanyakan kemampuan para pembantu Presiden Prabowo dalam mencari terobosan ekonomi di luar pendekatan perpajakan.
Bagi dia, persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana negara memperoleh uang, melainkan bagaimana pemerintah menciptakan strategi ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi nasional.
Sumber: radaraktual