GELORA.CO — Perdebatan soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali menghangat menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Ketika Partai NasDem konsisten mendorong PT 7 persen, Partai Demokrat menawarkan konsep berbeda melalui “Dapil Nasional” untuk mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, partainya tidak ingin perdebatan hanya berhenti pada angka 5 persen atau 7 persen. Menurut dia, persoalan utama yang perlu diperhitungkan adalah berapa banyak suara rakyat yang berpotensi tidak mendapatkan representasi di parlemen.
Dede mencontohkan penerapan PT 4 persen pada pemilu sebelumnya yang menurutnya menyebabkan jutaan suara tidak terkonversi menjadi kursi.
“Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen,” kata Dede, Minggu (20/9/2026).
Ia kemudian menawarkan konsep Dapil Nasional (national pool). Dalam gagasan tersebut, sisa suara dari partai-partai yang telah memenuhi ambang batas dikumpulkan untuk kemudian dikonversi menjadi kursi tambahan di DPR.
“Itu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep ‘Dapil Nasional’ (national pool). Di mana sisa suara rakyat dari partai-partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi dapil nasional sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang,” ujar Dede.
Dede menyebut gagasan tersebut masih dalam tahap pengkajian internal. Demokrat juga mengaitkannya dengan mekanisme stembus accord yang pernah digunakan dalam Pemilu 1999.
Konsep tersebut, menurut Dede, menjadi salah satu rujukan dalam mencari mekanisme agar suara pemilih tidak berhenti sebagai sisa suara yang tidak menghasilkan keterwakilan.
“Dulu pernah dilakukan model stembus accord,” katanya.
Dede menambahkan, mekanisme serupa juga memiliki contoh penerapan di sejumlah negara, termasuk Selandia Baru dan Jerman. Namun, ia menegaskan konsep yang ditawarkan Demokrat masih digodok.
“Lagi digodok dulu, ada sistem ini di Selandia Baru dan Jerman juga,” ujar Dede.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tetap mempertahankan usulan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Paloh beralasan jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen dinilai dapat membuat tata kelola demokrasi lebih efektif.
Surya menyebut gagasan tersebut merupakan sikap yang konsisten diperjuangkan NasDem dari pemilu ke pemilu.
“NasDem mengusulkan 7 persen,” kata Surya Paloh.
Ia bahkan menyatakan NasDem siap menghadapi konsekuensi apabila ambang batas tersebut membuat partainya tidak lolos ke DPR. Surya mengatakan kepentingan nasional menjadi alasan partainya tetap mempertahankan usulan tersebut.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa pembahasan ambang batas parlemen tidak hanya berkutat pada pilihan angka, tetapi juga menyentuh desain keterwakilan suara pemilih di DPR.
Di satu sisi, NasDem mendorong penyederhanaan jumlah partai melalui PT 7 persen. Di sisi lain, Demokrat mengusulkan mekanisme Dapil Nasional agar sisa suara tetap memiliki peluang dikonversi menjadi keterwakilan politik
Sumber: monitorIndonesia