GELORA.CO - Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kesiapan pendukung Joko Widodo menghadapi skenario pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum 2029 dinilai sebagai bentuk hasutan politik membahayakan bagi tatanan stabilitas nasional.
Kritik keras tersebut disampaikan mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa. Menurutnya, melempar spekulasi percepatan pergantian kepemimpinan di tengah jalannya pemerintahan merupakan tindakan tidak etis dan nirfaedah.
"Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun," ujar Teguh Santosa, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dosen Hubungan Internasional ini memandang skenario semacam itu justru menciptakan kegaduhan tidak perlu di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan berbagai program strategis kerakyatan. Ia lantas mempertanyakan motif serta urgensi di balik wacana yang dinilai memicu ketegangan antar-faksi politik tersebut.
Teguh turut menyoroti dugaan adanya agenda terselubung. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut diduga berada di balik layar atau merestui narasi pergantian kepemimpinan di tengah jalan ini demi kepentingan politik keluarga.
Ia menduga skenario melengserkan presiden sebelum masa jabatannya habis dirancang untuk menguntungkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka agar dapat mengambil alih kursi kepemimpinan nasional secara instan tanpa melalui proses pemilu penuh.
Padahal, kata Teguh, mandat rakyat yang diberikan kepada Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional yang sangat kuat. Segala bentuk manuver atau spekulasi liar mengenai pemberhentian presiden tanpa dasar hukum yang sah mencederai prinsip demokrasi konstitusional.
Oleh karena itu, ia mengingatkan elite politik maupun pimpinan organisasi relawan untuk menghentikan politik adu domba dan narasi benturan demi ambisi mempertahankan dinasti politik.
Seluruh elemen bangsa diimbau beralih fokus mendukung kinerja pemerintahan saat ini dalam menyelesaikan tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, ketimbang memelihara kalkulasi kekuasaan sempit.
"Demokrasi kita membutuhkan etika dan kedewasaan. Menghormati mandat rakyat hingga 2029 adalah komitmen konstitusional yang wajib dijaga bersama tanpa provokasi yang memperkeruh suasana," tegas Teguh.