GELORA.CO - Dai Mujahid 212 Novel Bamukmin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2026. Ia khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik maupun kelompok tertentu yang ingin memicu kerusuhan.
Novel menyoroti maraknya informasi mengenai aksi 27 Agustus yang beredar di masyarakat, termasuk informasi yang belum terverifikasi dan hoaks yang mengatasnamakan sejumlah kelompok.
"Ramai aksi demo 27 Agustus 2026 baik yang benar dan hoaks mewarnai berita-berita saat ini. Masyarakat dibuat bingung dan lelah terhadap informasi yang simpang siur mengatasnamakan rakyat dengan didukung kelompok atau ormas tertentu," kata Novel kepada RMOL, Selasa, 25 Agustus 2026.
Ia mencontohkan beredarnya stiker ajakan aksi yang mencatut nama Front Persaudaraan Islam (FPI). Menurut Novel, FPI menjadi salah satu kelompok yang dirugikan akibat penyebaran stiker tersebut.
"Salah satunya ormas Islam yang selalu terdepan yang selalu sering aksi di jalanan adalah FPI menjadi korban penyiaran stiker ajakan aksi demo 27 Agustus adalah hoaks, dan stiker lain juga bermunculan dengan corak stiker yang sama mengatasnamakan kelompok ojek online bahkan STM pun tak luput guna mengelabui masyarakat," ujarnya.
Menurut Novel, penyebaran informasi palsu dengan mencatut nama kelompok tertentu perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan keresahan dan mengadu domba masyarakat.
"Tentunya kalau sudah melakukan penyebaran hoaks maka dipastikan mereka melakukannya dengan menghalalkan berbagai cara," tegasnya.
Novel menegaskan tidak mempersoalkan aksi demonstrasi sepanjang dilakukan sesuai aturan hukum. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat.
"Adapun aksi demo sah-sah saja dan dilindungi UU selama dilakukan sesuai dengan prosedur," katanya.
Namun, ia meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik tertentu. Novel menyinggung kemungkinan adanya motif balas dendam politik dari pihak-pihak yang belum menerima hasil Pilpres maupun Pilkada.
"Namun ada juga yang sarat dengan kepentingan politik balas dendam atas kekalahan Pilpres dan Pilkada yang sampai sekarang belum move on," ujarnya.
Novel kemudian menyoroti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menurutnya memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis massa PDI Perjuangan.
"Perlu diingat Kabupaten Pati berada di Provinsi Jawa Tengah. Baik Jawa Tengah itu sendiri atau Kabupaten Pati adalah basis massa 'kandang banteng' bagi PDIP Perjuangan selama hampir 20 tahun lebih, namun mengalami dinamika pergeseran poros akibat bermunculan kekuatan politik baru dan perubahan orientasi pemilih," katanya.
Ia menilai dinamika politik di daerah tersebut perlu diperhatikan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam momentum aksi 27 Agustus.
Di sisi lain, Novel mengatakan Jakarta harus tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk mereka yang datang untuk menyampaikan tuntutan kepada DPR.
Menurutnya, aspirasi agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memperberat hukuman bagi koruptor harus disampaikan secara tertib serta tidak disertai tindakan anarkis.
"Jakarta sebagai Ibukota bersama warganya harus menghormati aspirasi rakyat yang datang dari manapun untuk berdemo apalagi tujuannya jelas untuk DPR segera mensahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan hukum mati para koruptor kelas kakap yang memang sedang dalam pembahasan di DPR atas usulan pemerintah pusat melalui PPATK dan harus dikawal oleh rakyat dengan tidak berbuat anarkis dan menjarah," tuturnya.
Novel juga meminta warga DKI Jakarta ikut menjaga lingkungan masing-masing dari potensi provokasi.
"Sebagai warga DKI Jakarta kita pun harus menjaga kampung kita agar para provokator tidak bisa bermain untuk memancing keributan dan kegaduhan serta waspada terhadap upaya adu domba dari oknum-oknum pendemo dari luar DKI Jakarta," tegasnya.
Dalam pernyataannya, Novel turut mengungkit sejarah Kabupaten Pati dan catatan mengenai dinamika PKI pada masa lalu. Ia menyebut Raden Darsono Notosudirdjo, tokoh pergerakan nasional asal Pati yang lahir pada 1897, sebagai salah satu tokoh awal dalam sejarah PKI.
Novel juga menyinggung pengaruh PKI dan organisasi sayapnya di wilayah Karesidenan Pati pada era 1950-an hingga 1965 serta tragedi kemanusiaan setelah peristiwa 1965.
Menurutnya, catatan sejarah tersebut harus menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan kembali menjadi korban kerusuhan.
"Penulis hanya mengajak untuk kita waspada jangan sampai seperti Agustus tahun kemarin terulang lagi di mana kita-kita justru yang menjadi korban anarkis, penjarahan, fasos, fasum dibakar padahal dari pajak kita sendiri hancur juga darah bahkan nyawa dikalangan kita sendiri beda dengan tragedi 98 ketika itu," ucapnya.
Novel menilai masyarakat jangan sampai kembali menjadi korban, sementara pihak-pihak tertentu justru mengambil keuntungan dari situasi yang kacau.
"Di mana Agustus tahun kemarin menjadi pesta oligarki busuk, koruptor, komunis, antek-antek asing dan aseng tepuk tangan atas penderitaan kita," tuturnya.
Karena itu, Novel mengajak masyarakat menjaga Jakarta agar tetap aman, tertib, dan damai menjelang aksi 27 Agustus.
"Mari kita jaga DKI Jakarta agar menjadi daerah yang aman, tertib dan damai serta bahagia bagi warganya, serta kita ikuti komando ulama dan habaib yang istiqomah!" pungkasnya.