GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melontarkan candaan atau kelakar kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).
Di hadapan para awak media, Zulhas menyoroti perubahan fisik Sudaryono yang dinilainya lebih langsing sejak menjabat sebagai Kepala BGN.
"Nih Mas Dar udah turun berapa kilo nih? Ya ini baru belum sebulan udah turun berapa kilo sih, kok langsing sekali?" ujar Zulhas.
Candaan tersebut disambut tawa para hadirin serta awak media. Zulhas kemudian memuji etos kerja Sudaryono dan berharap BGN dapat ditangani dengan baik di bawah kepemimpinannya dalam beberapa bulan ke depan.
"Ini kerjanya luar biasa, anak muda tapi mudah-mudahanlah ya sebulan dua bulan apa namanya BGN bisa ditangani dengan baik," ungkapnya.
Diketahui, Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7) menggantikan Nanik S Deyang.
Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN.
Pembenahan Internal
Kurang dari sebulan pascadilantik, pria asal Grobogan, Jawa Tengah itu langsung membuat gebrakan cepat dengan membenahi tata kelola program MBG.
Fokus pembenahan dimulai dari penertiban kepada pegawai di internal BGN, penghentian dapur SPPG yang membandel, hingga fokus intervensi program MBG di wilayah stunting tinggi.
Data per 27 Juli 2026, BGN telah memberhentikan ratusan pegawai karena masalah disiplin. Total ada sebanyak 261 kasus pegawai yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. "Pegawai non-ASN ini diberhentikan satu salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain-lain," ujar Sudaryono saat konferensi pers, Senin (27/7).
Selain itu, BGN juga memproses 9 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi diberhentikan dari jabatannya.
Di sisi lain, sebanyak 39 ASN dan PPPK lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif
Adapun pelanggaran yang dilakukan ASN dan PPPK bervariasi, mulai dari judi online, pelanggaran disiplin, hingga dugaan penyalahgunaan uang.
Tak hanya internal, Sudaryono juga memberhentikan secara permanen 833 dapur MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 98 dapur di wilayah I (Sumatera), 311 dapur di wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua).
"Dapur yang disuspen secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan disuspen tapi tetap dibayar kalau ini udah suspen, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspen karena pelanggaran," tegasnya saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Selain itu, Sudaryono juga mencopot 137 Kepala SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pencopotan tersebut dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan Program MBG.
Lebih lanjut, pencopotan tersebut juga merupakan bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Di samping itu, BGN juga telah mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 SPPG.
Temuan itu diperoleh setelah BGN memeriksa 27.469 rekening virtual account milik dapur yang saat ini beroperasi.
Mulai Aktivasi Dapur di Wilayah Stunting Tinggi
Di bawah kepemimpinannya, BGN kini mulai fokus percepatan pmbangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayrah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program MBG.
Percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan. Adapun percepatan penyelesaian SPPG dilakukan di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah 3T lainnya.
Target yang semula direncanakan selesai dalam waktu satu bulan dipercepat menjadi satu minggu guna memastikan masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dapat segera memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata Sudaryono.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan ataupun percepatan pembukaan SPPG.
"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap akuntabel dan berintegritas," tegasnya
Sumber: jawapos