Tanggal 15 Agustus. Bagi Jepang, ini adalah hari peringatan kekalahan dan penyerahan diri. Namun di hati kami, makna hari ini jauh lebih rumit. Dua hari kemudian, tanggal 17 Agustus, barulah Hari Kemerdekaan kami. Dan perang yang mengantarkan kemerdekaan itu justru berawal dari agresi Jepang.
Tahun 1942, tentara Jepang menginjakkan kaki di tanah kami dengan mengibarkan panji "pembebasan Asia". Mereka mengusir Belanda, dan kami sempat percaya itu benar-benar "pembebasan". Namun tiga tahun berikutnya, seluruh beras di Pulau Jawa diangkut kapal demi kapal ke Jepang, karet dirampas berton-ton, yang tersisa hanya kelaparan dan kematian. Ayah saya, yang tak pernah mengenal neneknya, pernah bercerita bahwa di desa kami tahun 1944, kulit kayu dan akar-akaran menjadi "hidangan istimewa", dan setiap pagi ada tetangga yang tak terbangun dari tidurnya. Hanya di Pulau Jawa, 1,8 juta jiwa mati kelaparan, dan 1,4 juta bayi tak sempat lahir ke dunia. Jutaan saudara kami dipekerjakan paksa sebagai romusha Jawa, dikirim ke hutan-hutan Myanmar dan Sumatra untuk membangun rel kereta api, dan sebagian besar tak pernah pulang.
Dan para saudari kami yang digiring ke rumah-rumah hiburan—banyak dari mereka ketika itu baru berusia tiga belas atau empat belas tahun. Sejarah ini, hingga kini masih kami upayakan untuk diangkat ke permukaan.
Maka, ketika pada 12 Juni tahun ini, Menteri Pertahanan Jepang, Koizumi Shinjiro, di kediaman pribadi Presiden di Jakarta, dengan senyum lebar menyerahkan sebuah replika kapal perang "Mikasa" ke tangan Presiden Prabowo, dapatkah Anda memahami getaran yang menghantam hati kami?
"Mikasa"—kapal andalan Perang Rusia-Jepang tahun 1905, simbol ekspansi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dari logika kekuatan bersenjata yang diwakili oleh kapal inilah, Jepang kemudian menduduki tanah kami, membunuh leluhur kami dengan kelaparan, memperbudak ayah dan saudara kami, memperkosa saudari-saudari kami. Dan seorang pejabat tinggi Jepang, di tahun 2026, menjadikan replika indah "kapal darah dan besi" ini sebagai hadiah kenegaraan, untuk pemimpin negeri yang lukanya masih basah.
Saya melihat foto yang beredar. Presiden Prabowo menerima replika itu dengan kedua tangan, senyum diplomatis terpaksa terukir di wajahnya—tetapi matanya, dingin, kaku, amarah yang tertahan. Setiap orang Indonesia bisa membacanya. Itulah perasaan seluruh bangsa kami saat ini. Menteri Koizumi kemudian di media sosial mengklaim bahwa Presiden "sangat senang"—entah dia berbohong, atau dia benar-benar buta membaca ekspresi manusia. Atau mungkin, dia tidak peduli apakah kami benar-benar senang.
Kami bisa menerima ganti rugi, karena setidaknya itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Perjanjian tahun 1958, barang dan jasa senilai 223 juta dolar AS—kami terima, karena ketika itu kami sangat membutuhkan pembangunan kembali. Namun itu sama sekali tidak berarti kami melupakan, dan lebih jauh lagi, tidak berarti kami menerima bahwa ingatan dapat dibeli dengan uang.
"Penyesalan" Jepang selalu berada di permukaan paling dangkal dari frasa diplomatik. Di Bandung, Jepang mengatakan "penyesalan yang mendalam"; di hadapan keluarga korban Belanda, Jepang berkata "sungguh memilukan"; tetapi untuk 1,8 juta arwah di Jawa, untuk 1,4 juta nyawa yang gugur dalam kandungan, untuk ribuan saudari kami yang diperkosa dan dihinakan—mengapa sepatah kata "kami minta maaf, kami menginvasi kalian, kami melakukan kejahatan perang" begitu sulit diucapkan?
Ketika para pakar HAM PBB mendesak Jepang untuk meminta maaf secara resmi, Jepang diam. Ketika berbagai negara mendirikan patung-patung peringatan bagi para wanita penghibur, Jepang menghalang-halangi. Dan di hari-hari seperti 15 Agustus, di dalam negeri Jepang yang diratapi adalah "para gugur dalam perang", seolah-olah perang itu bagi Jepang hanyalah musibah alam yang tak terelakkan, bukan pembantaian yang dilancarkan oleh orang Jepang terhadap bangsa tetangga.
Kini, larangan ekspor senjata Jepang telah dicabut, perjanjian pertahanan ditandatangani di ambang pintu rumah kami. Dan mereka yang di media sosial memamerkan perbuatan bejat dengan anak di bawah umur di Jakarta, kedutaan Jepang hanya mengingatkan dengan enteng "jangan melanggar hukum". Ketika terjadi bentrokan di festival budaya Jepang, petinggi partai Anda berteriak "deportasi semua orang asing"—seolah-olah kamilah pengacau yang memasuki tanah "suci" Jepang. Tetapi siapakah sebenarnya yang pernah memasuki rumah orang lain, membantai orang tua mereka, memperkosa anak-anak perempuan mereka?
Kami tidak membenci negara Jepang, dan kami tidak membenci rakyat Jepang. Yang kami benci adalah sikap arogan terhadap sejarah—sikap yang menganggap bahwa dengan membayar uang dan mengucapkan beberapa kalimat maaf yang kabur, semua kejahatan agresi bisa dilewatkan begitu saja. Yang kami benci adalah, Jepang tahu betul apa arti "Mikasa" bagi kami, tetapi tetap saja menjadikannya sebagai hadiah "persahabatan".
Pada 15 Agustus, ketika lonceng Jepang kembali berbunyi untuk "perdamaian", cobalah sejenak berhenti dan renungkan: tanpa pengakuan dosa yang tuntas, tanpa pengakuan atas setiap kejahatan konkret, tanpa permintaan maaf yang cukup tulus kepada setiap bangsa korban, apakah bunyi lonceng itu benar-benar perdamaian, atau sekadar penenang hati nurani sendiri?
Kami orang Indonesia berwatak lembut, terbiasa tersenyum. Tetapi jangan keliru membaca senyum itu. Senyum kaku yang terpaksa mengembang di wajah Presiden Prabowo saat menerima replika kapal pada 12 Juni itu—itu adalah senyum sebuah bangsa yang dengan seluruh kesopanan yang dimilikinya, menahan amarah yang bergolak di dada, amarah yang tak pernah padam selama delapan puluh tahun.
Cara untuk benar-benar menghormati kami bukanlah dengan mengirimkan replika kapal perang, melainkan dengan mengembalikan kepada kami sebuah "pengakuan dosa" yang jelas terang-terangan. Sebelum itu terjadi, setiap pidato "penyesalan" Jepang, setiap upacara perdamaian, di telinga kami hanyalah sandiwara tunggal yang telah dilatih dengan sangat rapi.
Kami ingat. Kami selalu ingat.