GELORA.CO - Kunjungan kerja seorang pejabat tinggi negara salah satunya Menteri PU, Dody Hanggodo kerap kali menyisakan cerita di balik layar yang jarang diketahui publik.
Sebuah kisah yang belakangan kembali menjadi perbincangan adalah pengalaman unik istri Menteri Pekerjaan Umum (PU), Irma Hermawati saat mendampingi sang suami bertugas di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam narasi yang beredar, Irma Hermawati disebut pernah meminta menggunakan helikopter untuk menuju kawasan pegunungan saat mendampingi suaminya, Dody Hanggodo dalam agenda dinas ke daerah tersebut.
Selain itu, beredar pula klaim bahwa dalam sejumlah kesempatan terdapat permintaan perlakuan khusus, termasuk urusan perlengkapan makan.
Jika benar menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar tugas kedinasan, tentu publik berhak meminta penjelasan.
Namun, jika informasi tersebut tidak benar atau keluar dari konteks, klarifikasi juga penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Mayoritas netizen memberikan tanggapan kritis dengan menyoroti persoalan etika penggunaan fasilitas negara.
Banyak netizen yang menekankan bahwa fasilitas negara, seperti helikopter yang disediakan untuk kepentingan dinas, seharusnya digunakan secara ketat hanya untuk mendukung agenda kerja resmi menteri.
Netizen sering kali melontarkan komentar mengenai pentingnya membedakan secara tegas antara kepentingan pribadi (seperti wisata atau keinginan mendaki gunung) dengan agenda pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran negara.
Sebagian netizen menggunakan isu ini sebagai pintu masuk untuk mengkritik transparansi dan integritas pejabat publik, menekankan bahwa keluarga pejabat seharusnya menjaga sikap agar tidak terkesan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Secara umum, peristiwa seperti ini berdampak pada sentimen negatif di media sosial.
Netizen cenderung mengaitkan isu ini dengan isu-isu birokrasi lain yang sedang hangat di Kementerian PU.
Sehingga hal ini sering kali menjadi bahan diskusi panjang mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan aset negara oleh pihak-pihak yang tidak langsung bertugas secara resmi.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan atau tanggapan resmi dari Irma Hermawati maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait informasi yang beredar tersebut.***
Sumber: pikiranrakyat