GELORA.CO - Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan menyusul laporan Majalah Tempo mengenai dugaan adanya pertemuan yang membahas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Hasanuddin mengatakan, apabila laporan tersebut benar, maka perhatian tidak hanya tertuju pada substansi pembahasan dalam pertemuan tersebut, tetapi juga pada dugaan kebocoran informasi yang seharusnya bersifat terbatas.
Dalam laporannya, Majalah Tempo menyebut adanya pertemuan yang diduga melibatkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kapolri, yang turut membahas nama Febrie Adriansyah.
“Apabila laporan tersebut benar, maka yang menjadi perhatian utama bukan hanya substansi pembahasan, tetapi juga bagaimana informasi yang seharusnya bersifat terbatas dapat diketahui pihak luar dan kemudian menjadi konsumsi publik,” kata Hasanuddin dalam pernyataan medianya, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dugaan kebocoran informasi dari pertemuan yang dikategorikan strategis tersebut.
“Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dan terbatas dapat bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan melalui spekulasi,” ujarnya.
Hasanuddin menilai, pertemuan yang melibatkan Presiden bersama para pejabat tinggi negara semestinya memiliki standar pengamanan informasi dan kerahasiaan yang sangat ketat.
Karena itu, apabila benar terjadi kebocoran informasi dari forum tersebut, menurutnya kondisi itu menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Atas dasar itu, SIAGA 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Evaluasi tersebut, kata Hasanuddin, perlu mencakup mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses informasi, hingga penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis pemerintah.
“SIAGA 98 meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis,” tegasnya.
Sumber: holopis