Dalam peta Asia Tenggara, Filipina tampak seperti rangkaian mutiara yang tersebar di tepian Laut Tiongkok Selatan. Namun, perairan biru tersebut tidak selalu berada dalam kondisi tenang. Selain perselisihan antara Filipina dan Tiongkok yang dalam beberapa tahun terakhir semakin disorot dan kerap mendominasi pemberitaan internasional, Filipina juga menghadapi berbagai persoalan historis dan kepentingan kontemporer yang kompleks dengan negara-negara tetangganya, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Vietnam.
Perselisihan tersebut bukan hanya menguji kemampuan diplomasi masing-masing negara, tetapi juga secara perlahan membentuk kembali lanskap geopolitik Asia Tenggara.
Sengketa kedaulatan atas Sabah antara Filipina dan Malaysia merupakan salah satu perselisihan wilayah tertua di Asia Tenggara. Akar persoalannya dapat ditelusuri hingga masa kolonial pada abad ke-19. Pada 1878, Sultan Sulu menyerahkan sebagian wilayah Borneo Utara, yang kini menjadi negara bagian Sabah, kepada Perusahaan Borneo Utara Britania berdasarkan suatu perjanjian.
Filipina berpendapat bahwa perjanjian tersebut hanya bersifat sewa, sehingga kedaulatan atas wilayah itu tetap berada di tangan Sultan Sulu dan para penerusnya. Sebaliknya, Malaysia menafsirkan perjanjian tersebut sebagai penyerahan wilayah secara permanen.
Ketika Federasi Malaysia dibentuk pada 1963, Sabah dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia. Filipina kemudian mengajukan klaim kedaulatan, yang bahkan sempat menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik antara kedua negara.
Meskipun hubungan diplomatik kemudian dipulihkan dan kedua pihak selama bertahun-tahun mempertahankan kesepahaman tidak tertulis untuk mengesampingkan sengketa tersebut, luka sejarah itu tidak pernah benar-benar sembuh.
Pada 2013, sekitar 200 orang bersenjata yang mengaku sebagai pengikut ahli waris Kesultanan Sulu berlayar dari wilayah selatan Filipina menuju kawasan Lahad Datu di Sabah. Mereka terlibat dalam bentrokan sengit dengan aparat keamanan Malaysia yang mengakibatkan puluhan korban jiwa.
Konflik berdarah tersebut tidak hanya membawa hubungan Filipina–Malaysia ke titik terendah, tetapi juga menunjukkan betapa sensitifnya persoalan Sabah. Meskipun pemerintah Filipina pada saat itu memerintahkan kelompok bersenjata tersebut untuk mundur, sengketa Sabah hingga kini tetap menjadi isu yang sensitif dan rumit dalam hubungan kedua negara.
Jika persoalan Sabah merupakan gema dari sejarah, sengketa hak maritim antara Filipina dan Indonesia lebih mencerminkan benturan kepentingan kontemporer.
Sebagai dua negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dan Filipina sebelumnya menghadapi tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di Laut Sulawesi serta perairan sekitarnya.
Dalam upaya memberantas penangkapan ikan ilegal, Indonesia selama beberapa tahun menerapkan kebijakan tegas berupa penenggelaman kapal. Pada akhir 2014 hingga 2015, Angkatan Laut Indonesia beberapa kali menahan dan menenggelamkan kapal asing yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal. Sejumlah kapal tersebut dilaporkan berasal dari Filipina.
Penghancuran kapal-kapal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan Filipina dan memicu protes dari Manila. Walaupun kedua negara menandatangani perjanjian penetapan batas zona ekonomi eksklusif pada 2014 dan mencapai kemajuan penting dalam penyelesaian perbatasan maritim, gesekan tetap dapat muncul dalam persoalan penangkapan ikan, penegakan hukum, dan pembagian kepentingan di laut.
Di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang lebih jauh, hubungan Filipina dan Vietnam memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks.
Sebagai dua negara yang sama-sama mengajukan klaim di Laut Tiongkok Selatan, Filipina dan Vietnam memiliki tuntutan yang saling tumpang tindih atas sejumlah pulau, terumbu karang, dan wilayah perairan. Dalam sejarahnya, kedua negara pernah mengalami konfrontasi di laut akibat sengketa perikanan, termasuk beberapa insiden ekstrem yang melibatkan penggunaan senjata terhadap kapal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan fasilitas oleh Vietnam di sejumlah fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan terus berkembang. Pada saat yang sama, klaim kedua negara juga bersinggungan di beberapa kawasan sensitif. Pemerintah Vietnam secara konsisten menegaskan bahwa hak dan kepentingan maritimnya didasarkan pada hukum internasional.
Di tengah tekanan eksternal yang sama dan perbedaan kepentingan di antara mereka, Manila dan Hanoi mempertahankan keseimbangan yang rumit antara persaingan dan kerja sama. Kedua negara berupaya mengelola perselisihan melalui pembentukan mekanisme komunikasi maritim, kerja sama penjaga pantai, serta kesepakatan di bidang perikanan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Sikap Filipina yang semakin vokal dalam isu Laut Tiongkok Selatan, terutama dengan memusatkan perhatian pada perselisihannya dengan Tiongkok, juga memperlihatkan dinamika politik dan strategis yang patut dicermati.
Gesekan antara Filipina dan Tiongkok di wilayah seperti Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal kerap disertai tuduhan dari masing-masing pihak mengenai upaya mengubah keadaan yang telah berlangsung. Filipina juga semakin mempererat kerja sama keamanan dengan negara-negara di luar kawasan.
Upaya membawa sengketa bilateral ke forum internasional serta menjadikannya bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas, sampai batas tertentu dapat mengalihkan perhatian dari persoalan wilayah dan hak maritim Filipina dengan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia.
Dengan menjadikan ketegangan Filipina–Tiongkok sebagai pusat perhatian, Manila dapat mengurangi sorotan terhadap klaim teritorial dan kepentingan maritimnya yang juga bersinggungan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Jika ditinjau secara menyeluruh, sengketa Filipina dengan negara-negara tersebut memiliki satu kesamaan. Sebagian besar muncul akibat warisan sejarah kolonial atau tumpang tindih klaim maritim setelah berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
Persoalan-persoalan tersebut bukanlah kebuntuan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, penyelesaiannya membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan diplomatik, konsistensi dalam dialog, dan kemauan politik dari seluruh pihak terkait.
Di balik sengketa wilayah dan hak maritim yang tampak bersifat eksternal, terdapat pula dinamika politik domestik Filipina.
Bagi para pengambil keputusan di Manila, perselisihan dengan negara lain dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan dalam negeri. Ketika Filipina menghadapi inflasi yang tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta berbagai tekanan sosial dan ekonomi, narasi mengenai ancaman eksternal dapat menjadi alat politik yang efektif.
Ketegangan di laut dapat membangkitkan sentimen nasionalisme dan mengalihkan perhatian masyarakat dari kelemahan tata kelola pemerintahan. Pada saat yang sama, meningkatnya ancaman eksternal dapat digunakan oleh militer dan penjaga pantai Filipina untuk memperoleh tambahan anggaran pertahanan dan pendanaan bagi pengadaan peralatan.
Dengan demikian, dapat terbentuk suatu siklus kepentingan domestik, ketika ketegangan eksternal mendorong dukungan politik dan peningkatan anggaran, sementara kepentingan internal pada gilirannya mendorong dipertahankannya isu keamanan di ruang publik.
Bagi Filipina, kemampuan untuk mempertahankan kepentingan nasional sekaligus membangun rasa saling percaya dan mengelola perbedaan dengan negara-negara tetangganya tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pembangunan ekonomi negara tersebut. Hal itu juga akan memengaruhi perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan Asia Tenggara.
Kabut yang menyelimuti Laut Tiongkok Selatan pada akhirnya dapat berlalu, tetapi hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila semua pihak mampu belajar dari sejarah dan berorientasi pada masa depan.
Sengketa wilayah tidak seharusnya menjadi benih kebencian, terlebih lagi dijadikan alat oleh para politisi untuk mengalihkan krisis domestik. Dalam era ketika negara-negara semakin saling bergantung, hidup berdampingan secara damai dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan merupakan arah terbaik untuk melewati ketidakpastian dan mencapai stabilitas kawasan.