GELORA.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Menurutnya, akar persoalan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia berbeda jauh dengan krisis moneter 1997–1998, bahkan ia menilai sumber masalah kini justru berasal dari tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Anies menjelaskan, pada krisis 1997–1998, sektor swasta menjadi pemicu utama gejolak ekonomi. Saat itu, banyak perusahaan mengambil utang jangka pendek dalam valuta asing untuk membiayai proyek jangka panjang sehingga memicu gagal bayar secara massal.
“Kalau perhatikan tahun ’97-’98, yang bikin keliru itu swasta. Seluruh negara, seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta,” kata Anies.
Namun, menurutnya, kondisi saat ini justru berkebalikan. Ia menilai sektor swasta relatif berada dalam kondisi yang lebih sehat, sementara persoalan justru muncul dari pengelolaan keuangan pemerintah.
“Kalau sekarang, swastanya nggak punya masalah. Yang bikin masalah? Pemerintah. Pemerintah yang utangnya besar,” ujarnya.
Anies juga mengkritik kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tidak berjalan seimbang. Menurutnya, pengeluaran negara telah melampaui kemampuan pendapatan sehingga memerlukan langkah koreksi secepat mungkin.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pembenahan, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga akan ditanggung oleh seluruh masyarakat.
“Pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi, ini harus dikoreksi cepat. Kalau tidak, seluruh bangsa nanti akan menanggung,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan fiskal, Anies juga menilai lemahnya pengelolaan ekonomi domestik berpotensi menggerus posisi Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, sebuah negara akan sulit memiliki pengaruh di tingkat internasional apabila persoalan dalam negerinya sendiri belum terselesaikan.
“Bagaimana kita punya kewibawaan di tingkat internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai,” imbuh Anies.
Diketahui, Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mencapai Rp196,5 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara sampai Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% yoy. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun atau naik 17,8%.