GELORA.CO – Ekonom senior Ferry Latuhihin menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto perihal anjloknya nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Surat itu tidak berbentuk tulisan seperti surat pada umumnya, tetapi berisi kritik dan saran dari Ferry yang dikemas dalam bentuk video untuk pemerintahan Prabowo.
Ekonom bergaya rocker itu menilai pasar modal Indonesia telah hancur. Di samping itu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah memburuk hingga di atas Rp18.000 per dolar.
“Saya tetap konfirmasi, ya. Saya tetap sangat yakin bahwa dolar berpotensi ke arah Rp20.000. Mungkin bulan ini,” ujar Ferry di kanal YouTube miliknya, Kamis, (4/6/2026).
Dia mengkritik pemerintah, terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tetap optimistis di tengah melemahnya rupiah. Namun, optimisme itu, menurut Ferry, tidak disertai dengan bukti nyata.
“Yang menyebabkan tekanan begitu bertubi-tubi terhadap rupiah maupun harga saham adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak welcome terhadap para pelaku pasar. Pemerintah bikin banyak sekali blunder,” ungkap Ferry yang pernah menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Dia menyebut salah satu blunder terakhir adalah pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI, yakni badan usaha milik negara (BUMN) yang bertindak sebagai BUMN ekspor dan eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam strategis Indonesia, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi.
Menurut Ferry, keberadaan PT DSI sangat riskan. Bahkan, S & P Global Ratings yang menjadi salah satu lembaga pemeringkat kredit efek, obligasi, dan saham terbesar di dunia sempat menyinggung kemungkinan menurunkan rating Indonesia.
Dia berkata PT DSI bertujuan untuk memantau praktik underinvoicing yang banyak merugikan negara.
“Tapi masalahnya PT DSI over gitu, loh. Yang diperlukan adalah supervisory body, yaitu badan pengawas untuk mengawasi ekspor kita apakah ada permainan transfer pricing atau underinvoicing.”
“Tapi yang didirikan adalah suatu badan hukum yang seolah-olah para eksportir ini harus menyerahkan barangnya dulu kepada PT DSI, dan PT DSI baru meneruskan ke buyers. Nah, ini bisa terjadi moral hazard. Banyak yang berpikir bahwa PT DSI bisa-bisa nanti digunakan untuk memeras para eksportir,” katanya.
Ferry lalu menyebut pasar tidak percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen yang dibangga-banggakan pemerintah.
“Tidak yakin karena apa? Angka 5,61 persen itu akibat doping. Karena adanya doping, pengeluaran pemerintah year on year naik 21,81 persen,” ujar Ferry menjelaskan.
Ekonom itu juga menyinggung kemungkinan Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga pemeringkatan, menurunkan rating Indonesia. Pasar modal Indonesia terancam berubah jadi emerging market menjadi frontier market.
Kemudian, dia mengkritik program Makan Bergizi Gratis yang diurus oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, program itu rawan dikorupsi.
“Bukannya proyek MBG dibubarkan, ini cuma sekadar ganti orang dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Deyang,” katanya.
Dia menyarankan BGN untuk dibekukan dulu atau dikontrol dulu operasinya. Menurut dia, program MBG membuat investor mengeluh.
“Kalau mau [MBG] diteruskan, dirasionalkan anggarannya, daerah-daerah mana yang membutuhkan MBG. Enggak semua 83 juta siswa itu,” katanya.
Ferry berujar krisis 1998 memberikan pelajaran bahwa krisis tidak dimulai ketika angka ekonomi memburuk, tetapi dimulai ketika kepercayaan mulai hilang.
“Masalah kita adalah masalah distrust, masalah ketidakpercayaan terhadap rezim ini. Kita lihat misalnya kemarin dari hal-hal kecillah, bagaimana kurban sapi yang dilakukan Pak Presiden itu jadi disputed,” ucap dia.
Lalu, dia mencontohkan seringnya Prabowo yang melakukan kunjungan ke luar negeri sehingga menguras APBN. Hal itu memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo.
Ferry mengklaim pasar saat ini tidak hanya membaca data ekonomi Indonesia, tetapi juga arah kebijakan dan psikologi negara yang bergerak meninggalkan market economy menuju centralized economy.
Dia kemudian menyampaikan pesan atau pesan untuk pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan dengan baik. Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan yang baik, yaitu kebijakan yang menciptakan lapangan kerja dan ramah terhadap bisnis
Sumber: Tribunnews