.jpeg)
GELORA.CO -Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode menuai tanggapan dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Jokowi sebelumnya memberikan arahan kepada kader PSI agar turut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode. Menurutnya, kesinambungan pemerintahan diperlukan agar program-program yang telah berjalan dapat dituntaskan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Djarot Saiful Hidayat menilai langkah Jokowi tersebut tidak terlepas dari upaya politik yang sedang dijalankan.
“Saya melihat justru Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next presiden,” kata Djarot saat ditemui redaksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Djarot juga menyinggung aktivitas Jokowi yang dinilainya kerap melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memperkuat dukungan politik, termasuk terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, posisi Gibran sebagai wakil presiden juga tidak lepas dari polemik hukum yang pernah terjadi, sehingga menimbulkan perdebatan di publik.
“Dia keliling ke mana-mana, meskipun kita tahu Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi sehingga banyak orang menyebut pelanggaran konstitusi ini, sehingga Gibran ini tidak sah sebagai wakil presiden,” ujarnya.
Djarot merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang menurutnya menjadi dasar perdebatan terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres sebelumnya.
“Berdasarkan putusan MK 90 jelas pelanggaran konstitusi,” tambahnya.
Sumber: RMOL