GELORA.CO - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku masih sering mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari para pejabat untuk meminta bantuan agar anak mereka lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).
Hal itu diungkapkan Jenderal Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Diketahui sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada "kuota khusus" agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri.
Dofiri, yang pernah menjadi Wakapolri di masa lalu, mengatakan kuota khusus tersebut akan dihapus.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dofiri menjelaskan, ke depannya, rekrutmen Polri juga akan melibatkan panitia dari eksternal. "Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya.
Terpisah, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.
Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan. “Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia.
Berikut fakta penting terkait polemik kuota khusus tersebut:
- Sistem Kuota Khusus Sebelumnya: Terdapat kebijakan pembagian kuota kepada berbagai kepentingan di kepolisian, termasuk hak prerogatif Kapolri, yang seringkali menyebabkan anak pejabat mendominasi kuota tersebut dan membatasi peluang masyarakat umum.
- Temuan Dugaan Transaksi: Penasihat Khusus Presiden, Ahmad Dofiri, juga mengungkap adanya indikasi bahwa kuota khusus ini disalahgunakan dan diduga melibatkan praktik pembayaran atau suap agar calon bisa lolos.
- Penghapusan Jalur: Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan bahwa rekrutmen Polri harus bebas dari titipan dari pihak manapun, dan kebijakan kuota khusus berbayar tersebut telah resmi dihapuskan untuk menciptakan seleksi yang adil.
Kapolri Angkat Bicara: Masih Banyak Pejabat Nitip Anak via WA untuk Masuk Akpol
Kini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri saat ini berkomitmen menjalankan rekrutmen secara bersih dan transparan sehingga tidak ada lagi jalur khusus bagi anak pejabat maupun tokoh tertentu.
Bahkan, Sigit mengaku kerap menegur Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar terkait masih adanya pihak yang meminta bantuan kepadanya.
"Pak Anwar ini selalu saya marahi, 'kok selalu masih ada yang WA saya minta supaya anaknya bisa diloloskan di tahap berikutnya sementara Pak Anwar sudah mengumumkan'," ujar Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).
Menurut Sigit, setelah hasil seleksi diumumkan tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan.
Karena itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang berharap mendapat bantuan untuk meloloskan putra-putrinya ke Akpol.
"Saya mohon maaf kepada rekan-rekan di sini, mohon maaf barangkali ada yang putra-putranya masuk Akpol, kami tidak bisa berbuat banyak untuk membantu karena memang sudah menjadi komitmen kita saat itu untuk tidak ada lagi kuota khusus dari Kapolri,"ujarnya.
Jenderal Sigit mengungkapkan permintaan titipan tidak hanya datang dari pejabat aktif, tetapi juga dari sejumlah mantan pimpinan Polri.
Meski demikian, seluruh permintaan tersebut tidak dapat diakomodasi.
"Saya lihat banyak sekali putra atau pun titipan dari pejabat-pejabat termasuk mantan-mantan pimpinan Polri, kali ini kami tidak bisa membantu," ujarnya dengan memohon.
Sigit menjelaskan sikap tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan institusi Polri, sekaligus menjaga komitmen reformasi yang sedang dijalankan.
Ia menilai memberikan bantuan kepada satu peserta berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.
"Risikonya ya kita lebih baik dimarahi tapi mudah-mudahan ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak ingin bantu, tapi ini bagian dari upaya kita untuk ingin menunjukkan bahwa institusi Polri saat ini sedang berbenah untuk menjadi lebih baik ke depannya," kata Sigit.
Sigit juga menyoroti peran Kompolnas dalam mengawasi berbagai proses di lingkungan Polri, termasuk pengawasan terhadap rekrutmen anggota Polri dan seleksi Akpol.
Menurutnya, keterlibatan Kompolnas menjadi bagian dari upaya memastikan proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sekali lagi terima kasih, dan banyak hal yang telah dilaksanakan Kompolnas, mulai dari bagaimana mengklarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat yang masuk untuk bisa diteruskan baik kepada Presiden dan juga kepada Polri melalui Irwasum selama ini,"ungkapnya.
Sumber: tribunnews