GELORA.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026). Hasto memberikan sejumlah pandangan terkait falsafah dan nilai-nilai Pancasila.
Salah satu yang menjadi catatannya adalah jalannya demokrasi politik di Indonesia.
Hasto menyampaikan sikap partai yang menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, berubah menjadi demokrasi yang sentralistik.
"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan, kata dia, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Menurutnya, aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," ujarnya.
Hasto melanjutkan, berbagai kasus kriminalisasi politik hukum telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran.
Dia menegaskan, sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok negara.
"Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," katanya
Sumber: inews