GELORA.CO - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Koordinator Daerah Jakarta menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam aksinya, mereka menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat dan bukan aksi yang ditunggangi pihak asing seperti narasi yang kerap disematkan kepada gerakan mahasiswa.
Selain BEM SI turut juga aliansi mahasiswa Cipayung menggugat.
Dalam aksi ini, mereka menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah dengan menghentikan pemborosan APBN dan evaluasi program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, para massa aksi juga menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM jenis Pertamax.
"Kami di bawah sinar matahari, kami membawa suara-suara rakyat yang mana Bapak Polisi dan kita sama-sama tahu bahwasanya kenaikan Pertamax, tidak lain tidak bukan adalah suatu keharusan. Namun kita melihat dalam satu malam, jam 12 malam diketok, ini menumbuhkan ada panic buying di masyarakat kawan-kawan," kata salah satu perwakilan BEM SI.
Menurutnya, kenaikan harga BBM jenis pertamax menyebabkan penggunaan pertalite semakin tinggi.
"Pertalite menjadi langka karena semua orang beralih ke Pertalite, semua orang beralih ke subsidi," ucapnya.
"Dan nantinya pemerintah akan kewalahan sendiri ketika Menteri ESDM harus menuntut bahwasanya Pertalite akan langka," sambungnya.
Mereka juga meminta kepada Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya untuk berhenti membual dan mengakui kegagalannya.
"Karena hari ini ketika kita demonstrasi, ketika kita menyampaikan pendapat, tidak lama dari penyampaian pendapat, Presiden Prabowo berpidato-pidato yang tidak etis dan sangat tidak mencerminkan seorang Presiden. Dan dia selalu menyakiti hati masyarakat Indonesia," tegasnya.
Dalam aksi ini, BEM SI menegaskan, aksinya murni suara rakyat bukan ditunggangi seperti yang dinarasikan.
"Dan kami tegaskan bahwasanya hari ini suara yang turun ke jalan itu adalah bukti daripada suara rakyat, bukti daripada keresahan yang kami bawa. Karena selalu dikaitkan dengan antek-antek asing terus gitu. Lalu kalau misalkan kita mau bersuara dikaitkan dengan antek-antek asing, siapa yang akan menyuarakan suara rakyat," pungkasnya.