GELORA.CO - Kontroversi film dokumenter berjudul 'Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita' memicu reaksi keras dari Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi.
Pemimpin Gereja Katolik di Merauke itu menilai film tersebut menyajikan sudut pandang yang tidak berimbang dan cenderung menggiring opini publik terkait proyek pembangunan di Papua Selatan.
Dalam pernyataannya, Uskup Agung Mandagi menyebut film itu mengabaikan pandangan pihak Gereja Katolik yang selama ini berada langsung di tengah masyarakat Papua.
Ia bahkan menuding dokumenter tersebut sarat kepentingan politik dan hanya mengangkat narasi tertentu.
Film 'Pesta Babi' disebutkan menyoroti perluasan kawasan pangan dan perkebunan kelapa sawit yang disebut berdampak terhadap lahan adat masyarakat Papua.
Dalam film tersebut juga digambarkan perubahan kawasan hutan adat menjadi area industri berskala besar.
Namun, Uskup Agung Mandagi justru mempertanyakan metode pengambilan informasi dalam film tersebut.
Ia menilai pembuat film tidak mencari pandangan langsung dari pihak gereja di wilayah Merauke yang dianggap memahami situasi lapangan.
“Mengapa mereka tidak bertanya kepada uskup atau pastor-pastor yang bertugas di lapangan. Mereka hanya mendengar pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan pembuat film tersebut,” tanya dia dalam sebuah wawancara video yang dirilis oleh Keuskupan Agung Merauke, seperti dikutip pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Persoalan PSN dan Gereja Papua Jadi Sorotan
Polemik film ini juga menyeret perbedaan pandangan di lingkungan Gereja Katolik sendiri terkait proyek pembangunan di Papua.
Dalam dokumenter tersebut, terdapat wawancara dengan Bernardus Bofitwos Baru yang dikenal vokal mengkritik dampak sosial dan lingkungan dari proyek berskala besar di Papua.
Menurut Mandagi, keputusan pembuat film menghadirkan tokoh dari keuskupan lain namun tidak melibatkan pihak Gereja di Merauke menunjukkan adanya kecenderungan memilih narasi tertentu sejak awal.
Ia pun membantah keras anggapan bahwa Keuskupan Agung Merauke mendukung proyek PSN maupun bekerja sama dengan perusahaan yang disebut terlibat dalam pembukaan lahan hutan.
Tuduhan tersebut lanjutnya, sangat tidak berdasar dan menyebutnya sebagai fitnah besar.
Tradisi Pesta Babi Disalahartikan
Selain mempersoalkan isi dokumenter, Uskup Agung Mandagi juga menyoroti penggunaan istilah dan tradisi 'pesta babi' dalam film tersebut.
Menurutnya, pesta babi memiliki makna sakral di sejumlah komunitas adat Papua dan tidak bisa digeneralisasi sebagai budaya seluruh wilayah Papua.
Ia menilai penggunaan simbol budaya tersebut untuk kepentingan politik justru melukai masyarakat adat Papua sendiri.
"Pesta babi adalah sesuatu yang sakral. Pesta ini memperkuat persaudaraan dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jika digunakan film itu sebagai komoditas politik dan alat propaganda, film itu menjadi penghinaan bagi orang Papua," kecamnya.
Sikap Diam Bentuk Perlawanan
Lebih lanjut ia menjelaskan alasan dirinya selama ini tidak banyak berbicara secara terbuka mengenai proyek strategis nasional di Papua Selatan.
Menurutnya, sikap diam itu bukan berarti mendukung proyek tersebut, melainkan keputusan pastoral yang dipertimbangkan secara matang.
“Diam juga merupakan cara untuk melawan. Jika saya berbicara, kata-kata saya akan diputarbalikkan dan dapat memecah belah Gereja," pungkasnya.***