GELORA.CO -Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyoroti adanya fenomena “inflasi pengamat”, menjadi sorotan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Pasalnya, Seskab Teddy menyebut fenomena itu muncul akibat semakin banyak pihak yang menyampaikan opini di ruang publik tanpa didukung latar belakang keahlian dan data yang memadai.
Jamiluddin menilai, pandangan tersebut ada benarnya jika hanya dilihat dari latar belakang pendidikan. Ia mengakui, terdapat pengamat yang menyampaikan opini pada bidang yang tidak sesuai dengan keahlian akademiknya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keahlian seseorang tidak semata ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal. Pengalaman kerja dan keterlibatan langsung dalam suatu bidang juga dapat membentuk kompetensi seseorang.
“Bisa saja seseorang berlatar belakang pendidikan teknik sipil namun lebih banyak bekerja di partai politik, sehingga ia sangat memahami seluk beluk politik,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa, 14 April 2026.
Jamiluddin pun mencontohkan profesi wartawan yang meskipun berlatar belakang pendidikan non-politik, namun karena ditempatkan di desk politik, akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam di bidang tersebut.
Fenomena perbedaan antara latar belakang pendidikan dan keahlian profesional, menurutnya, merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.
Ia bahkan menyinggung sejumlah pejabat publik yang tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang yang diemban, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Menteri ESDM Bahlil, tidak memiliki keahlian (pendidikan di bidang) energi. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada beberapa menteri lainnya,” kata Jamiluddin,
Karena itu, Jamiluddin menilai seorang pengamat tetap dapat memiliki keahlian khusus selama didukung pengalaman dan kemampuan analisis yang memadai.
Ia menekankan, untuk menjadi pengamat yang kredibel dibutuhkan kombinasi kemampuan analisis, integritas, serta keahlian khusus di bidang tertentu.
“Jadi, soal integritas menjadi penting bagi pengamat. Sebab, pengamat harus mengedepankan kejujuran, objektif, dan tidak memihak,” tegasnya.
Dengan demikian, kata Jamiluddin, penilaian terhadap pengamat seharusnya tidak didasarkan pada siapa yang berbicara, melainkan pada substansi atau isi yang disampaikan.
“Kalau itu yang dijadikan acuan untuk menilai pengamat, idealnya tidak ada inflasi pengamat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat” dalam konferensi pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 10 April 2026.
Ia melihat kecenderungan meningkatnya jumlah pengamat yang memberikan pandangan di luar bidang keahliannya, sehingga memicu distorsi informasi di ruang publik.
“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke,” ujar Teddy
Sumber: RMOL