GELORA.CO – Isu dugaan pemborosan anggaran kembali menyulut kemarahan publik. Kali ini, Badan Gizi Nasional (BGN) diterpa tudingan menggelontorkan dana fantastis hingga Rp4,19 triliun hanya untuk pengadaan piring dan sendok di 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Angka ini sontak memicu kecurigaan luas. Jika dibagi rata, setiap SPPG disebut menghabiskan sekitar Rp279 miliar hanya untuk alat makan. Nilai tersebut bahkan dinilai melampaui biaya pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sendiri.
Di media sosial, kemarahan warganet tak terbendung. Banyak netizen mempertanyakan logika di balik anggaran jumbo tersebut.
“Terbuat dari apa piringnya, emas?” tulis salah satu pengguna media sosial.
“Piring buat apa, bukannya pakai ompreng? Nggak masuk akal!” timpal yang lain.
“Ini bukan sekadar janggal, ini keterlaluan,” sahut komentar lainnya.
Gelombang kritik ini mempertegas satu hal: publik semakin sensitif terhadap penggunaan uang negara, terutama jika terkesan tidak masuk akal dan berlebihan.
Klarifikasi Dadan Hindayana
Di tengah tekanan publik yang semakin tinggi, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya angkat suara. Ia membantah keras angka Rp4,19 triliun tersebut dan menyebut informasi yang beredar sebagai tidak sesuai fakta.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebesar yang disebutkan. Angka Rp4 triliun untuk alat makan itu sama sekali tidak benar,” tegas Dadan Hindayana.
Dadan menjelaskan bahwa pengadaan alat makan sebenarnya diperuntukkan bagi 315 SPPG yang dibiayai APBN, dengan total pagu anggaran sekitar Rp215 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi khusus untuk alat makan hanya sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar — jauh dari angka triliunan yang viral di masyarakat.
Klarifikasi Isu Lain yang Turut Viral
BGN juga meluruskan isu-isu lain yang ikut terseret dalam polemik ini, antara lain pengadaan laptop dan kaos kaki.
Dadan memastikan bahwa pengadaan laptop hanya sekitar **5.000 unit** sepanjang tahun 2025, bukan 32.000 unit seperti yang beredar di media sosial. Sementara itu, pengadaan kaos kaki bukan bagian dari anggaran BGN, melainkan perlengkapan peserta program SPPI yang dikelola oleh Universitas Pertahanan.
Polemik Belum Reda
Meski klarifikasi telah disampaikan secara resmi, polemik ini belum sepenuhnya mereda. Publik telanjur curiga terhadap pengelolaan anggaran program MBG dan kini menuntut transparansi yang lebih tinggi, bukan sekadar bantahan verbal.
Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, satu hal menjadi pelajaran berharga: angka yang beredar bisa dengan cepat memicu kemarahan massa, tetapi kejelasan data dan bukti yang terbuka adalah satu-satunya cara efektif untuk meredamnya.
Publik kini menanti langkah lebih konkret dari BGN, termasuk publikasi rincian anggaran secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah ini dapat kembali terbangun.