GELORA.CO - Mantan Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai pernyataan pengamat politik Saiful Mujani bukan sekadar dugaan, melainkan ajakan terang untuk menjatuhkan pemerintah.
Ia menegaskan narasi seperti itu harus dilawan karena berpotensi memicu tindakan di luar mekanisme demokrasi.
Hasan menilai pernyataan itu jelas dan tidak terpotong, sehingga tidak bisa dianggap multitafsir.
“Tapi itu bukan diduga kan memang itu pernyataannya kan. Sudah firm itu itu pernyataannya. Dan pernyataannya kan enggak dipotong video tuh 4 menitan itu kan video utuh,” kata Hasan dalam tayangan Bikin Terang, Minggu, 12 April 2026.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada kemampuan menjatuhkan pemerintah, melainkan bahaya narasi yang bisa dianggap wajar oleh publik, terutama generasi muda.
Ia juga menilai ajakan tersebut menunjukkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme demokrasi yang sudah menyediakan ruang pergantian kekuasaan secara berkala.
“Tapi pernyataannya sudah terang-berenderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, sudah banyak pasal yang melekat dia,” lanjutnya.
Hasan menambahkan, demokrasi tetap memiliki batas berupa tertib sosial dan tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa aturan. Ia menegaskan narasi yang dinilai merusak tatanan tersebut perlu direspons dan dilawan secara terbuka.
“Kalau menurut saya, mereka hari ini berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya. Boleh ngomong apa aja termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harusnya ada namanya tertib sosial,” pungkasnya.
Pernyataan akademisi Saiful Mujani mendadak viral dan memicu kegaduhan di ruang publik. Dalam sebuah acara pada 31 Maret 2026, ia melontarkan kalimat yang dinilai banyak pihak melampaui batas kritik politik biasa dan menjurus pada upaya penggulingan kekuasaan.
Dalam video yang beredar luas, Saiful secara gamblang meragukan mekanisme formal seperti impeachment.