Defisit APBN Februrari 2026 Tembus Rp135,2 Triliun, JK Khawatirkan Risiko RI Gagal Bayar Utang

Defisit APBN Februrari 2026 Tembus Rp135,2 Triliun, JK Khawatirkan Risiko RI Gagal Bayar Utang

Gelora News
facebook twitter whatsapp
Defisit APBN Februrari 2026 Tembus Rp135,2 Triliun, JK Khawatirkan Risiko RI Gagal Bayar Utang

GELORA.CO -
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan anggaran negara menyusul risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi membengkak akibat kenaikan harga energi global.

Menurut Jusuf Kalla, kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan beban subsidi energi dalam negeri.

Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan fiskal, defisit APBN dapat melebar secara signifikan.

"Kalau defisit terus, kita bisa gagal bayar," tegasnya, menyoroti dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa risiko gagal bayar ini mencakup kemungkinan pemerintah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang apabila tekanan fiskal meningkat tanpa diimbangi perbaikan penerimaan negara.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah, sebagai produsen minyak utama dunia, biasanya langsung memicu lonjakan harga energi global karena kekhawatiran gangguan pasokan minyak.

Indonesia, yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah, sangat rentan terhadap gejolak ini.

Akibatnya, pemerintah harus menanggung beban tambahan melalui subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar harga energi domestik tetap stabil.

Jika konflik berlangsung lama, Indonesia berpotensi menghadapi beberapa dampak ekonomi, antara lain:
- Lonjakan subsidi energi yang membebani APBN.
- Melebar defisit anggaran karena belanja negara meningkat lebih cepat dari penerimaan.
- Tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk impor energi.

Selain itu, jika harga energi disesuaikan, biaya transportasi dan produksi bisa naik, yang berpotensi memicu inflasi di dalam negeri.

Jusuf Kalla menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sejak dini untuk meminimalisasi dampak konflik global terhadap ekonomi domestik.

Salah satu langkah yang disarankan adalah meninjau kembali program belanja negara dan memprioritaskan sektor yang benar-benar mendesak.

"Anggaran harus dilihat lagi, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda," jelasnya.
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita