GELORA.CO - Polemik pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berbuntut panjang. Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Dahnil dari jabatannya setelah dinilai melontarkan ucapan kasar yang menyindir sesepuh Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Desakan tersebut muncul menyusul beredarnya video dan kutipan pernyataan Dahnil yang menggunakan kata “cangkem” saat menanggapi kritik Anwar Abbas terkait sektor katering haji. Farid menilai diksi tersebut tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik, terlebih diarahkan kepada tokoh senior Muhammadiyah.
Menurut Farid, kritik Anwar Abbas justru merupakan bentuk kepedulian moral dan institusional terhadap pelayanan haji. Ia menjelaskan, Anwar mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan katering haji demi transparansi, profesionalitas, dan peningkatan kualitas layanan jemaah.
Namun, respons Dahnil dinilai melenceng dari etika komunikasi pejabat negara. Alih-alih menjawab secara argumentatif, Dahnil disebut melontarkan sindiran bernada menghina.
“Pemerintah harus tegas. Pejabat publik tidak boleh menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, untuk menjawab kritik. Dahnil telah merendahkan marwah organisasi dan merusak citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah,” kata Farid, Sabtu (29/11/2025).
Farid menambahkan, warga dan kader Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan jabatan publik untuk kepentingan personal maupun politik. Ia menilai ucapan Dahnil mencerminkan arogansi dan ketidakmatangan emosional.
Ketegangan antara Dahnil dan sejumlah tokoh Muhammadiyah disebut bukan kali pertama terjadi. Sejak tidak lagi aktif dalam struktur resmi persyarikatan, Dahnil beberapa kali dinilai membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam manuver politiknya. Sejumlah kader muda menilai identitas kedekatan tersebut kerap dijadikan legitimasi di ruang publik, meski tokoh senior Muhammadiyah berulang kali menegaskan bahwa persyarikatan bukan organisasi politik.
Ucapan kasar terhadap Anwar Abbas kembali memunculkan keprihatinan terkait peran dan sikap Dahnil, baik sebagai pejabat negara maupun figur yang pernah dekat dengan Muhammadiyah.
Farid menegaskan, desakan pencopotan ini bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjaga wibawa institusi dan etika pejabat publik.
“Negara ini besar karena adab. Jika Wakil Menteri saja tidak mampu menjaga lisan, bagaimana kita berharap pelayanan haji berjalan dengan profesional? Presiden Prabowo harus melihat masalah ini sebagai peringatan serius,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa permintaan pencopotan merupakan langkah pemulihan moral di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola haji, bukan reaksi emosional semata.
Hingga berita ini diturunkan, Dahnil Anzar Simanjuntak belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan pencopotannya. Pemerintah pun belum menyampaikan sikap atas polemik tersebut.
Di sisi lain, perbincangan di kalangan aktivis Muhammadiyah dan publik terus menghangat. Banyak pihak menilai kritik Anwar Abbas merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah, sehingga tidak semestinya dibalas dengan bahasa kasar oleh pejabat negara. Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat isu tata kelola haji menyangkut kepentingan jutaan jemaah Indonesia.